SURABAYA – DPP Indonesian National Shipowner's Association (INSA) atau Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia mendesak pemerintah untuk segera melakukan analisis menyeluruh sekaligus merealisasikan kebijakan yang meringankan beban biaya perusahaan angkutan pelayaran.

Biaya operasional angkutan laut saat ini terus meningkat dan semakin memberatkan industri pelayaran, terutama pelayaran swasta. Padahal, angkutan laut memiliki peranan yang sangat vital bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Bukan hanya sebagai moda transportasi yang mengangkut logistik dan penumpang antarpulau, tetapi juga sebagai jembatan penghubung wilayah yang pada hakikatnya berfungsi sebagai infrastruktur nasional.

Karena fungsi strategis tersebut, angkutan laut semestinya dipandang sebagai sektor prioritas yang layak memperoleh insentif secara memadai.

"Sebagai perbandingan, infrastruktur darat seperti jalan raya dan jembatan dibangun serta dipelihara dengan pembiayaan negara," ungkap Rakhmatika Ardianto, Wakil Ketua Bidang Roro & Car DPP Indonesian National Shipowner's Association (INSA) di Surabaya, Senin (2/3/2026).

Sementara itu, kata Rakhmat, kapal beserta seluruh biaya investasi dan operasionalnya harus ditanggung sendiri oleh perusahaan pelayaran.

"Kondisi ini tentu tidak terlalu dirasakan oleh perusahaan BUMN yang memperoleh dukungan melalui skema subsidi Public Service Obligations (PSO) maupun Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun, bagi pelayaran swasta, beban biaya yang terus meningkat berpengaruh langsung terhadap kemampuan pelayanan dan keberlanjutan usaha," paparnya.

Beban tersebut dinilai semakin berat dengan adanya kenaikan nilai tukar dolar AS, mengingat banyak komponen biaya pelayaran—terutama pada kapal RoRo penumpang—yang berkaitan dengan transaksi valuta asing, baik untuk suku cadang, perawatan, maupun kebutuhan teknis lainnya.

Kondisi ini diperburuk oleh masalah kepelabuhanan yang belum mendukung kelancaran operasional.

Di sejumlah pelabuhan, pendangkalan alur dan kolam pelabuhan mengganggu keluar-masuk kapal, meningkatkan risiko kecelakaan, dan tidak jarang menimbulkan kerusakan pada bagian kapal di bawah garis air.

"Akibatnya, biaya perbaikan dan perawatan meningkat signifikan. Selain itu, keterbatasan tempat sandar menyebabkan kapal harus mengantre, yang berdampak pada biaya operasi, ketepatan jadwal, serta kualitas layanan kepada pengguna jasa," terang Rakhmatika.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya beban biaya terkait kepengawakan dan pemenuhan standar kesempurnaan kapal, termasuk biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus ditanggung perusahaan pelayaran.

Dalam praktiknya, beban PNBP sektor angkutan laut dirasakan lebih tinggi dibandingkan moda transportasi lain seperti angkutan darat, udara, dan kereta api, terutama jika dikaitkan dengan kontribusinya terhadap pergerakan logistik nasional.

"Mengingat porsi logistik nasional lebih besar diangkut melalui angkutan darat atau sekitar 80%, sementara angkutan laut sekitar 12% dan sisanya melalui angkutan udara serta kereta api, muncul pertanyaan: mengapa target PNBP angkutan laut justru lebih tinggi dibandingkan moda yang mengangkut porsi logistik terbesar yaitu angkutan darat?," ujarnya penuh tanya.

Dengan mencermati kondisi tersebut, DPP INSA meminta pemerintah agar segera menganalisis dan merealisasikan keringanan biaya.

Antara lain menerapkan penurunan PNBP, menyesuaikan biaya kepelabuhanan, insentif energi/bahan bakar, dukungan penurunan bunga perbankan, serta penyederhanaan regulasi agar tidak tumpang tindih dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

"Kami berharap pemerintah dapat merespons secara cepat dan konkret. Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan pelayaran swasta akan mengalami penurunan kemampuan operasional," pintanya.

Apabila pemerintah tidak segera merealisasikan harapan tersebut, Rakhmatika khawatir terjadi penurunan kualitas pelayanan perusahaan angkutan pelayaran swasta dan berdampak pada keselamatan.

"Pada akhirnya, yang berisiko dikorbankan adalah keselamatan dan kualitas layanan. Bahkan dalam skenario terburuk, keberlangsungan usaha dapat terhenti, yang akan berdampak pada terganggunya konektivitas antarpulau dan terhambatnya roda perekonomian secara luas," tegasnya.(*)