SURABAYA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (DPMPTSP Jatim) mencatat realisasi investasi tetap stabil di tengah dinamika geopolitik global. Investasi menjadi salah satu indikator kinerja yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selama lima tahun berturut-turut di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Jawa Timur mampu mempertahankan posisi sebagai peringkat ketiga provinsi dengan kontribusi investasi terbesar secara nasional. Nilai kontribusinya juga terus meningkat.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Jawa Timur pada 2025 mencapai Rp147,7 triliun, naik 0,3 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp147,3 triliun.

Capaian tersebut melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025–2026 sebesar Rp147,5 triliun. Secara kumulatif Januari–Desember 2025, realisasi investasi mencapai 100,1 persen dari target.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi dengan nilai Rp104,4 triliun atau 70,7 persen. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp43,3 triliun atau 29,3 persen.

Realisasi PMDN tercatat meningkat 13,0 persen, sedangkan PMA mengalami kontraksi sebesar 21,1 persen. Dominasi PMDN menunjukkan kekuatan investasi domestik di Jawa Timur.

“Karakteristik investasi di Jatim didominasi industri menengah-tinggi. Kita memiliki keunggulan di PMDN. Jatim menyumbang 7,5 persen terhadap realisasi investasi nasional,” ujar Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati, saat paparan tren realisasi investasi, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, wilayah selatan Jawa Timur dari timur ke barat menjadi aglomerasi industri, terutama sektor padat karya.

Pada sisi PMA, lima negara tercatat sebagai investor terbesar. Singapura mendominasi dengan kontribusi pada industri makanan di Kabupaten Pasuruan melalui perusahaan Tri Sakti Purwosari Makmur dengan nilai investasi Rp7,8 triliun (17,9 persen).

Hongkong berada di posisi kedua dengan investasi di sektor industri mineral non-logam di Kabupaten Gresik melalui XinYi Solar Indonesia senilai Rp7,1 triliun (16,4 persen).

Amerika Serikat menempati posisi ketiga melalui sektor pertambangan di Kabupaten Gresik oleh PT Freeport Indonesia dengan nilai investasi Rp6,7 triliun (15,5 persen).

Selanjutnya Jepang berinvestasi di sektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi di Kabupaten Pasuruan melalui Jatim Autocomp Indonesia senilai Rp5,0 triliun (11,4 persen).

Posisi kelima ditempati R.R. Tiongkok dengan investasi di sektor industri mineral non-logam di Kabupaten Gresik melalui Xinyi Glass Indonesia senilai Rp4,6 triliun (10,6 persen).

Lima wilayah dengan kontribusi investasi PMA terbesar adalah Kabupaten Gresik sebesar Rp14,3 triliun (33,1 persen), Kabupaten Pasuruan Rp8,8 triliun (20,3 persen), Kabupaten Sidoarjo Rp3,8 triliun (8,8 persen), Kota Surabaya Rp3,3 triliun (7,5 persen), dan Kabupaten Ngawi Rp2,3 triliun (5,4 persen).

Sektor dengan kontribusi terbesar meliputi industri lainnya sebesar Rp15,4 triliun (35,5 persen), industri makanan Rp8,0 triliun (18,5 persen), pertambangan Rp6,5 triliun (15,1 persen), industri mineral non-logam Rp4,9 triliun (11,3 persen), industri kimia dan farmasi Rp4,71 triliun (10,9 persen), serta industri logam dasar Rp3,8 triliun (8,7 persen).

Total proyek investasi di Jawa Timur pada 2025 tercatat sebanyak 209.766 unit. Kondisi ini berdampak langsung terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Pada 2025, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 347.328 orang, meningkat 16,2 persen dibandingkan 2024 dan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Penyerapan tenaga kerja dari PMDN meningkat 29,8 persen, sedangkan PMA mengalami penurunan sebesar 18,8 persen.

“Serapan tenaga kerja ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan berkontribusi 7,5 persen terhadap total nasional. Jatim tetap berada di posisi ketiga nasional,” kata Dyah.

Ia menambahkan, lima sektor utama penyerap tenaga kerja di Jawa Timur meliputi perdagangan dan reparasi (21,8 persen), industri makanan (18,1 persen), jasa lainnya (10,5 persen), industri barang dari kulit dan alas kaki (6,8 persen), serta hotel dan restoran (4,7 persen).

Menyikapi dinamika geopolitik global, DPMPTSP Jatim tetap optimistis dengan menyiapkan strategi peningkatan investasi melalui program inovasi Saleha (Sadar Legalitas Berusaha).

Program ini merupakan upaya untuk memperluas sosialisasi dan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi, sekaligus memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis dan lebih dekat kepada pelaku usaha.

“Ibaratnya, kami mengakomodasi pelaku usaha mikro kecil untuk membantu penerbitan NIB,” ujar Dyah. (D)