TIMES SURABAYA, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mendorong optimalisasi potensi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berpendapatan melalui skema Pola Pengelolaan Keuangan dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Skema ini menjawab tantangan dinamika fiskal berupa penurunan dana transfer pusat ke daerah (TKD).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Sigit Panoentoen menjelaskan, Jawa Timur memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Namun, saat ini terjadi dinamika fiskal akibat penurunan dana TKD tersebut.

Kondisi ini berdampak pada ruang fiskal dan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Jawa Timur.

“Penurunan transfer pusat mendorong pemerintah provinsi perlu berinovasi," katanya dalam acara workshop tentang Transformasi Pengelolaan SMK Berpendapatan di Jawa Timur melalui Pola Pengelolaan Keuangan dan BLUD (PPK BLUD), Sabtu (1/11/2025).

Impelementasi BLUD merupakan salah satu langkah yang bisa diterapkan. Karena itu, lanjutnya, pemerintah provinsi mendorong optimalisasi potensi SMK berpendapatan melalui skema BLUD.

Sigit menambahkan, Jawa Timur memiliki 2.174 SMK. Namun, belum semua sekolah mampu mengimplementasikan fungsi BLUD secara optimal. 

Hal ini disebabkan keterbatasan pemahaman terkait penyusunan laporan keuangan, indikator kinerja, dan tata kelola BLUD.

"Workshop ini akan menyajikan informasi tentang arah, tujuan, serta implementasi BLUD pada SMK,” ucapnya. 

Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, yang hadir secara daring,  juga menyinggung masalah penurunan fiskal Jawa Timur. Baik penurunan dari sisi pajak maupun dana transfer pusat. 

Karena itu, inovasi pengelolaan keuangan di SMK menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pendapatan daerah. 

“SMK punya potensi luar biasa. BLUD diimplementasikan dengan serius dan disertai sinergi dengan dunia industri,” ujar Adam.

Ia mencontohkan peluang besar pada industri kendaraan listrik. Menurutnya, SMK harus menyesuaikan kurikulum dan pelatihan agar mampu melahirkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan industri mobil dan motor listrik.

“Beberapa SMK sudah bisa membuat motor listrik. Namun indikator penunjangnya perlu diperkuat, Komisi C siap mendukung penganggaran untuk pengembangan sektor ini agar bisa menjadi sumber pendapatan sekolah,” tegasnya.

Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri,Yudia Ramli, M.Si, menyebut BLUD sebagai instrumen strategis  dalam memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

BLUD menjadi solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi daerah.

“Pemerintah pusat akan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya,” kata Yudia.

Kasubdit BLUD Kemendagri, Raden Wisnu Saputro, turut menambahkan, bahwa penerapan BLUD di SMK sejalan dengan agenda revitalisasi pendidikan vokasi. SMK memiliki potensi pendapatan dari core business yang berbasis kompetensi siswa.

“Pendapatan SMK bukan dari sewa fasilitas, tapi dari pengelolaan program yang produktif dan bernilai ekonomi. Potensi itu harus dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran sekaligus sumber pendapatan,” jelas Wisnu.

Dengan penerapan PPK-BLUD, SMK diharapkan tidak hanya mencetak lulusan siap kerja. Tapi, menjadi institusi pendidikan yang mandiri secara finansial, adaptif terhadap perkembangan industri, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Diketahui, acara workshop BPKAD Jatim tersebut juga dihadiri Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs. H. Yudia ramli, Kasubdit Badan Layanan umum daerah (BLUD) Kemendagri Raden Wisnu Saputro, serta pejabat di lingkungan BPKAD Jawa Timur. 

Peserta workshop merupakan pengelola BLUD dan SMK di Jawa Timur. Mereka menerima pemaparan tentang tujuan dari implementasi BLUD pada SMK. (*)