SURABAYA – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2026, perhatian publik mulai tertuju pada bagaimana organisasi Islam terbesar di dunia ini akan menentukan arah kebijakan dan kepemimpinannya di masa depan. 

Dalam sejarah panjangnya, NU tidak sekadar menjadi organisasi keagamaan, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang membentuk wajah Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan ramah terhadap kemajemukan. 

Oleh karena itu, setiap momentum muktamar selalu menjadi ruang refleksi kolektif tentang arah perjuangan organisasi: apakah tetap berada pada jalur nilai-nilai pendiri, atau justru terdistraksi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis yang sering kali mengaburkan tujuan awal berdirinya.

Di tengah dinamika tersebut, suara yang datang dari kalangan alumni Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, memiliki makna simbolik yang kuat. Tebuireng bukan sekadar institusi pendidikan pesantren biasa. Ia adalah salah satu pusat sejarah kelahiran dan perkembangan NU, tempat di mana nilai-nilai keilmuan, spiritualitas, dan kepemimpinan umat dirumuskan oleh para ulama besar. 

Dari lembah sejarah inilah muncul pesan moral yang mengingatkan bahwa NU harus terus menjaga khittahnya, yakni kembali pada jalur perjuangan yang berorientasi pada dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE), Prof. Dr. KH. Masykuri Bakrie, dalam Musyawarah Nasional IKAPETE yang digelar di lingkungan Pesantren Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek. 

Dalam kesempatan itu, beliau menegaskan bahwa meskipun forum Munas tidak secara formal mengeluarkan dukungan politik terhadap figur tertentu, para alumni memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga arah perjuangan organisasi. Seruan untuk kembali kepada nilai-nilai yang diwariskan oleh Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari bukanlah sekadar nostalgia sejarah, melainkan sebuah panggilan untuk menjaga integritas ideologis NU di tengah perubahan zaman.

Dalam konteks ini, khittah bukanlah konsep statis yang membatasi ruang gerak organisasi. Khittah justru merupakan prinsip dasar yang menjadi kompas moral bagi NU dalam merespons dinamika sosial dan politik. 

Sejak kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo tahun 1984, NU telah menegaskan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus pada dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Namun, realitas politik yang berkembang sering kali menimbulkan tarik-menarik kepentingan yang berpotensi menjauhkan NU dari orientasi awalnya. Oleh karena itu, seruan dari Tebuireng dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara peran sosial keagamaan NU dengan godaan pragmatisme politik yang semakin kompleks.

Selain soal arah ideologis, pesan penting yang disampaikan dalam Munas IKAPETE juga menyangkut etika demokrasi internal organisasi. Prof. Masykuri Bakrie secara tegas mengingatkan agar dinamika pemilihan pimpinan dalam Muktamar tidak diwarnai oleh praktik politik uang. 

Peringatan ini bukan tanpa alasan. Dalam banyak organisasi, proses pemilihan sering kali terjebak dalam logika transaksional yang mereduksi nilai-nilai moral. Padahal, NU sebagai organisasi ulama memiliki tanggung jawab untuk menjaga tradisi kepemimpinan yang berbasis pada integritas, kapasitas keilmuan, dan keteladanan akhlak.

Demokrasi internal yang sehat tidak hanya diukur dari mekanisme pemilihan yang terbuka, tetapi juga dari kualitas moral proses tersebut. Jika praktik money politics dibiarkan masuk ke dalam dinamika organisasi, maka bukan hanya legitimasi kepemimpinan yang dipertaruhkan, tetapi juga marwah NU sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Karena itu, seruan untuk menjaga muktamar tetap bersih dan bermartabat sesungguhnya merupakan bentuk ikhtiar untuk mempertahankan tradisi adab dalam kehidupan organisasi.

Dalam dinamika bursa calon Ketua Umum PBNU, nama KH. Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin mulai mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Gus Kikin dipandang memiliki kedekatan historis dengan tradisi keilmuan dan spiritualitas yang menjadi fondasi NU. 

Dukungan yang muncul dari berbagai daerah menunjukkan adanya harapan bahwa kepemimpinan NU ke depan tetap berakar kuat pada tradisi pesantren yang menjadi sumber otoritas moral organisasi.

Sikap Gus Kikin yang merespons wacana tersebut dengan kerendahan hati justru memperlihatkan karakter kepemimpinan khas pesantren. Ia menegaskan bahwa kesiapan untuk maju bukanlah didorong oleh ambisi pribadi, melainkan oleh amanah jika memang dipercayakan oleh para kiai dan masyarakat nahdliyin. Dalam tradisi kepemimpinan ulama, kekuasaan tidak dipandang sebagai tujuan, melainkan sebagai tanggung jawab moral untuk mengabdi kepada umat.

Karakter kepemimpinan semacam ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara otoritas keagamaan dan dinamika organisasi modern. Di tengah era yang semakin kompetitif, NU membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas manajerial, tetapi juga kedalaman spiritual dan keteladanan moral. Tanpa dimensi tersebut, organisasi besar seperti NU berisiko kehilangan ruh perjuangannya dan berubah menjadi sekadar institusi administratif yang kehilangan arah ideologis.

Menjelang Muktamar NU 2026, pesan yang datang dari Tebuireng dapat dibaca sebagai refleksi sekaligus peringatan. Refleksi bahwa NU memiliki warisan sejarah dan nilai yang sangat besar untuk dijaga, dan peringatan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk merawat warisan tersebut. Muktamar bukan sekadar forum memilih pemimpin, tetapi juga momentum untuk meneguhkan kembali orientasi perjuangan organisasi di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

Masa depan NU tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih sebagai pemimpin, tetapi oleh sejauh mana seluruh elemen organisasi mampu menjaga nilai-nilai yang diwariskan para pendirinya. Jika khittah tetap dijadikan kompas moral dalam setiap langkah organisasi, maka NU akan terus menjadi kekuatan spiritual, intelektual, dan sosial yang memberi manfaat luas bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Menjelang Muktamar 2026, harapan besar masyarakat nahdliyin adalah agar proses demokrasi internal NU berjalan dengan penuh keadaban, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, keputusan yang lahir dari forum tersebut benar-benar menjadi pilihan terbaik yang diridhai oleh Allah SWT dan mampu membawa Nahdlatul Ulama tetap teguh sebagai penjaga tradisi Islam rahmatan lil ‘alamin di Indonesia. 

***

 

*) Oleh : Imam Kusnin Ahmad, SH., Jurnalis Senior dan Aktif di PW ISNU Jatim.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.