TIMES SURABAYA, SURABAYA – Di tengah upaya Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara yang disebut Danantara, baru-baru ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan kontribusi aset negara terhadap pembangunan nasional.

Danantara ini bertujuan mengubah aset pasif menjadi sumber pendapatan produktif, bertindak seperti manajer investasi skala negara. Dengan mengelola aset negara senilai hampir Rp 15.000 triliun, Danantara diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan krusial: apakah Danantara akan menjadi solusi bagi kemajuan bangsa, atau justru berpotensi menjadi sarang kolusi? Dengan aset sebesar itu, godaan untuk praktik-praktik tidak sehat tentu sangat besar.

Sebagai gambaran, nilai aset negara yang akan dikelola Danantara setara dengan lebih dari 70% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023. Aset-aset ini mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, energi, hingga sumber daya alam.

Cara Kerja dan Dampak yang Diharapkan

Danantara akan memanfaatkan aset negara yang belum termanfaatkan dengan baik menjadi proyek menguntungkan, melakukan diversifikasi investasi ke berbagai sektor seperti properti, teknologi, energi, dan infrastruktur. Keuntungan dari pengelolaan ini akan dialokasikan untuk proyek pembangunan nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bagi negara, investasi ini diharapkan menjadi sumber pendapatan baru, mengurangi ketergantungan pada pajak dan utang luar negeri. Bagi industri, Danantara dapat menjadi katalisator pertumbuhan, menyediakan investasi bagi perusahaan dalam negeri. Masyarakat diharapkan merasakan dampak positif melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan layanan publik.

Namun, keberhasilan Danantara tidak datang dengan sendirinya. Tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci utama. Risiko kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan harus diantisipasi dan dicegah dengan ketat. Keterlibatan publik dan pengawasan yang independen sangat penting untuk memastikan Danantara berjalan sesuai dengan tujuan mulianya.

Belajar dari Pengalaman Negara Lain

Dalam upaya membangun Danantara sebagai lembaga investasi negara yang efektif dan terpercaya, Indonesia perlu merujuk pada pengalaman negara lain yang telah sukses mengelola dana investasi negara (SWF).

Norwegia, dengan Government Pension Fund Global (GPFG), memberikan contoh bagaimana transparansi, tata kelola yang kuat, dan pemisahan dari kepentingan politik dapat menciptakan SWF yang berkelanjutan dan etis.

Singapura, melalui Temasek Holdings, menunjukkan pentingnya tim manajemen profesional dan diversifikasi investasi mendorong inovasi dan teknologi untuk mencapai keuntungan finansial yang optimal.

Namun, Indonesia juga perlu mewaspadai risiko yang dihadapi negara lain, seperti Malaysia dengan Khazanah Nasional, yang mengalami tantangan dalam restrukturisasi BUMN dan risiko intervensi politik.

Selain itu, Danantara juga akan menghadapi tantangan global seperti volatilitas pasar dan risiko geopolitik. Oleh karena itu, Danantara harus membangun sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, membentuk tim investasi yang kompeten, dan menerapkan strategi manajemen risiko yang matang.

Pengawasan ketat dari lembaga independen dan keterlibatan publik sangat penting untuk mencegah risiko kolusi, korupsi, dan intervensi politik.

Potensi dan Tantangan Danantara

Tantangan terbesar yang dihadapi Danantara dalam mengelola aset negara meliputi potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard. Tanpa transparansi, Danantara bisa menjadi beban negara.

Kurangnya pengawasan dan kekuasaan yang terpusat meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengelolaan Danantara juga harus bebas dari praktik korupsi yang masih marak di Indonesia.

Sejumlah ahli terkemuka telah menyampaikan kekhawatiran mendalam tentang potensi korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin timbul akibat besarnya aset yang dikelola.

Tidak adanya detail mengenai mekanisme pengelolaan dan pengawasan yang transparan meningkatkan risiko terjadinya salah urus. Ketidakpastian iklim investasi global juga memperburuk seluruh potensi risiko ekonomi makro.

M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi beserta Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyatakan bahwa transparansi penting untuk dijaga agar daya saing Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) meningkat.

Selain itu, inefisiensi operasional pada BUMN menjadi perhatian yang cukup besar. Inefisiensi tersebut diakibatkan oleh peningkatan lapisan-lapisan hierarki manajemen. Perhatian juga tertuju pada potensi mobilisasi sejumlah dana untuk tujuan politik, mengingat Danantara berada langsung di bawah presiden.

Kekhawatiran akan potensi mobilisasi dana untuk kepentingan politik karena Danantara berada langsung di bawah presiden. Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara likuiditas dan imbal hasil.

Danantara memiliki peluang besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilan lembaga ini bergantung pada tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Manajemen yang bebas dari konflik kepentingan serta komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas akan menentukan apakah Danantara menjadi solusi efektif atau birokrasi baru yang tidak efisien.

Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara INA (Indonesia Investment Authority) dan Danantara. Keduanya memiliki fungsi yang hampir sama sebagai pengelola aset dan investasi negara.

Perbedaannya, Danantara juga berperan sebagai superholding yang mengkonsolidasikan kepemilikan pemerintah di berbagai BUMN, dengan kewenangan mengelola dividen dan optimalisasi aset BUMN.

Diperlukan sinergitas semua pihak dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Digitalisasi dalam smart governance ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Implementasi smart governance di IKN (Ibu Kota Nusantara) memiliki empat tujuan, yaitu efisiensi anggaran, efektifitas program layanan publik, peningkatan transparansi kinerja pemerintah, dan mengurangi praktik korupsi.

Jika dikelola dengan baik, Danantara berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mengubah wajah pembangunan nasional. Masyarakat perlu memahami dan mengawal perkembangannya agar membawa manfaat bagi semua.

***

*) Oleh : Nurul Arifin, Activist, Chairman of Bawean Surabaya Student Association, Ambasador Sharia and Law Faculty 2024, Legal Writing and Research Forum UINSA.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.