TIMES SURABAYA, SURABAYA – Usulan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sekolah gratis tingkat SD-SMP swasta, mendapat tanggapan dari beberapa kalangan.

Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Prof Dr Mohammad Nasih MT Ak CA, menyambut positif usulan MK tersebut. 

Pendidikan gratis pada pendidikan SD – SMP menurut Prof Nasih, merupakan kabar positif untuk dunia pendidikan di Indonesia, namun ada pengecualian. 

Untuk pendidikan dasar atau SD, di Indonesia sangat membutuhkan, karena banyak anak-anak sekolah dasar pada kenyataanya belum mendapat kesempatan bersekolah. 

“Usulan dari MK sangat bagus namun ada pengecualian, pendidikan yang umum dalam hal ini SD, sekolah gratis menjadi keniscayaan baik untuk negeri maupun swasta karena menjadi kebutuhan dasar kita,” kata Prof Nasih, Rabu (28/5/2025).

Kebutuhan dasar itu konstitusional yang harus  dipenuhi oleh pemerintah, dan UNAIR selalu mendukung keputusan pemerintah. Akan tetapi, anjuran sekolah gratis tidak semuanya dapat diberlakukan, terutama sekolah swasta yang unggulan. 

“Tapi tolong semuanya jangan digebyah uyah (disamaratakan, red), tidak semuanya diberlakukan gratis. Terutama untuk SD yang kualitasnya bagus atau unggulan yang dikelola sumber daya yang berkualitas. Para siswa tidak boleh menuntut semuanya gratis,” ujarnya. 

Ia berharap seharusnya ada aturan mengenai sekolah gratis, mana yang diberlakukan dan tidak. Menurut Rektor UNAIR yang menjabat dua periode ini, sebaiknya sekolah unggulan tidak gratis. 

“Sejak awal harus diclaire bahwa sekolah unggulan atau swasta tidak bisa gratis, menurut saya sebaiknya tidak gratis. Mohon maaf sebelumnya, subsidi dari negara inikan nilainya terbatas yang  tidak menjamin adanya pengembangan,” tuturnya. 

Prof  Nasih mengkhawatirkan tidak ada pengembangan yang berkelanjutan, termasuk kualitas guru juga akan sangat terbatas. Dan itu diperlukan dana yang tidak sedikit. Maka sejak awal diclaire sekolah mana yang membayar dan tidak. 

“Jika semuanya gratis kualitas akan menurun, yang selama ini sekolah yang sudah punya prestasi negara tidak mungkin mampu membiayai kegiatan yang sifatnya extraordinary,” ungkapnya. 

Sementara kebutuhan setiap sekolah berbeda, seperti sekolah swasta unggulan. Keterbatasan subsidi pemerintah ini yang membuat sekolah swasta memungut dari masyarakat dalam hal ini walimurid. Dan masyarakat dapat memilih mana sesuai dengan kemapuan masing-masing, dalam hal ini  sekolah yang berbayar atau tidak. 

Berbeda denga tanggapan Titik Andriyani walimurid SD Muhammadiyah di Kawasan Surabaya Timur.

Dia mengatakan, pendidikan gratis SD – SMP sangat wajar. Bahkan, Pemerintah Kota Surabaya pernah melakukan pertama kali sekolah gratis SD sampai SMA. 

“Subsidi dari pemerintah itu sudah terjadi, missal di sekolah swasta SPP nya Rp300 ribu, subsidi dari Pemkot Surabaya Rp150 ribu. Jadi, siswa hanya bayar separuhnya saja, nah usulan MK ini masih belum detail gratis yang diberlakukan pemerintah itu seperti apa,” tutur ibu dua anak ini. 

Sebagai wali murid, Titik setuju dengan adanya pendidikan gratis. Dalam pandangannya, pendidikan gratis ini sudah dilakukan di negara-negara maju. Hanya saja masalahnya, jika diberlakukan di Indonesia, pemerintah apakah sudah siap dengan anggaran yang sudah ada. 

“Pemerintah apakah sudah siap? Pastinya APBN yang keluar nanti akan besar dan menimbulkan polemik. Apalagi akan diterapkan pada sekolah swasta, sementara sekolah swasta itukan saat ini pendidikannya mematok tinggi,” kata Titik. 

Kesiapan pemerintah inilah yang dipertanyakan, sebagai wali murid tentu sangat setuju adanya program ini. Menurut Titik, pendidikan dasar 9 tahun itu wajib dan harusnya gratis. 

“Pemerintah dalam hal ini harusnya lebih siap, karena berbagai polemik akan terjadi. Kalau dari sisi walimurid setuju sekali pendidikan gratis sampai 9 tahun atau SD SMP,” ungkapnya. 

Jika saja usulan MK dikabulkan pemerintah dengan berbagai persoalan yang ada, Indonesia selangkah lebih maju mensejahterakan rakyatnya, dalam hal ini pendidikan yang digratiskan. (*)