SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyoroti perubahan besar yang terjadi dalam sistem kerja akibat perkembangan ekonomi digital dan Artificial Intelligence (AI). 

Menurutnya, pola hubungan kerja konvensional yang selama ini dikenal mulai bergeser menuju sistem berbasis platform dan kemitraan fleksibel yang dikendalikan oleh teknologi dan algoritma.

“Sekarang seseorang berhadapan bukan lagi dengan toko atau manusia secara langsung, tetapi dengan sistem dan algoritma. Penilaian kerja dilakukan oleh sistem digital yang menentukan distribusi pekerjaan, tarif, bahkan akses terhadap layanan,” jelas Yusril saat menjadi narasumber dalam seminar nasional di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (19/5/2026). 

Hukum nasional, katanya, tidak dapat lagi hanya bergantung pada kategori lama dalam melihat persoalan ketenagakerjaan dan ekonomi digital. Negara harus hadir memastikan inovasi teknologi tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi di tengah perkembangan AI. Menurutnya, data pribadi kini menjadi sumber utama dalam berbagai pengambilan keputusan, mulai dari pelayanan publik, penilaian risiko, hingga penentuan akses layanan tertentu.

“Semakin besar dampak suatu sistem terhadap hak individu, maka semakin tinggi pula tuntutan transparansi dan akuntabilitasnya,” tegasnya.

Baca juga

Ini Cara Universitas Ciputra Pastikan Mimpi Mahasiswa Tak Terhenti karena Musibah

Meski Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Yusril menilai implementasinya masih perlu diperkuat agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang bergerak sangat cepat.

Sementara itu, Rektor Unesa, Nurhasan mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital, terutama AI dan ekonomi platform, telah membawa perubahan besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia. 

Teknologi membuka ruang inovasi dan peluang ekonomi baru, khususnya bagi generasi muda, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang semakin kompleks.

“Konsep hubungan kerja yang bias, perlindungan hak pekerja mandiri dalam ekonomi platform, akuntabilitas keputusan berbasis algoritma AI, sampai perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual menjadi persoalan nyata yang saat ini berada di depan mata kita,” ujar Cak Hasan, sapaan karib Rektor Unesa. 

Guru Besar Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) itu menegaskan bahwa hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi. 

Baca juga

DPRD Jatim Desak Integrasi Kartu Aksara Jawa di Sekolah

"Regulasi harus adaptif, progresif, dan responsif agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kedaulatan hukum nasional di tengah arus disrupsi digital yang terus berkembang," terangnya. 

Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menjadi momentum penting bagi sivitas akademika Unesa untuk memperoleh perspektif strategis mengenai arah kebijakan hukum nasional di masa depan. 

Ia berharap mahasiswa Fakultas Hukum Unesa dapat memanfaatkan seminar tersebut untuk memperkuat wawasan dan sensitivitas terhadap berbagai persoalan hukum digital.

“Kami berharap seminar ini melahirkan rekomendasi akademis, strategis, dan praktis yang dapat menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional menuju era digital,” pungkas Cak Hasan. (*)