DPRD Jatim Kawal Peluang Siswa Kurang Mampu untuk Sekolah Berkualitas
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur menuntut transparansi dan keberpihakan jalur afirmasi dalam sistem penerimaan murid baru untuk menjamin akses pendidikan bagi siswa kurang mampu berprestasi. (Foto: DPRD jatim)

DPRD Jatim Kawal Peluang Siswa Kurang Mampu untuk Sekolah Berkualitas

DPRD Jatim meminta SPMB 2026 memprioritaskan siswa kurang mampu berprestasi di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang hanya mencapai 39 persen.

TIMES Surabaya,Rabu 29 April 2026, 15:22 WIB
982
Z
Zisti Shinta Maharani

SURABAYAAnggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menekankan pentingnya prioritas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya yang memiliki prestasi, dalam proses seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Menurut Puguh, jalur afirmasi harus diawasi secara ketat agar benar-benar menyasar kelompok yang berhak. Ia menegaskan, siswa dari keluarga dengan kategori ekonomi desil 1 hingga desil 4 yang memiliki potensi akademik tidak boleh tersingkir dalam persaingan.

“Anak-anak dari keluarga desil 1 sampai desil 4 yang berprestasi harus menjadi prioritas. Mereka berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut, Selasa (28/4/2026).

Sorotan terhadap isu ini muncul seiring adanya ketimpangan antara jumlah lulusan dan daya tampung sekolah negeri. Dari sekitar 618 ribu lulusan SMP sederajat di Jawa Timur tahun ini, hanya sekitar 39 persen yang dapat tertampung di SMA/SMK negeri. Dengan demikian, sekitar 60 persen lulusan lainnya harus melanjutkan pendidikan di luar sekolah negeri.

Puguh menilai kondisi tersebut akan memicu persaingan ketat dalam proses penerimaan. Ia mengingatkan, meskipun berbagai jalur seperti domisili, prestasi, hingga golden ticket telah disiapkan, efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap mekanisme yang berlaku.

“Durasi pendaftaran yang relatif singkat dan jeda antar tahap yang terbatas menuntut masyarakat memahami alur seleksi secara menyeluruh. Ini harus diantisipasi sejak awal,” katanya.

Selain itu, ia mendorong Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk memperkuat infrastruktur digital serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Transparansi, menurutnya, menjadi faktor penting agar proses berjalan adil dan tidak menimbulkan polemik.

Di akhir pernyataannya, Puguh berharap pelaksanaan SPMB tidak sekadar menjadi proses administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kualitas generasi muda Jawa Timur.

“SPMB harus berjalan adil dan berkualitas, sehingga mampu mendorong lahirnya generasi yang berintegritas, berkarakter kuat, serta memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Berita ini juga tayang di portal nasional

Baca versi lengkapnya di jaringan nasional kami.

Baca di sini
Penulis:Zisti Shinta Maharani
|
Editor:Wahyu Nurdiyanto

News Logo

Media Online No 1 Pembangun Ketahanan Informasi di Surabaya, Menyajikan Berita Terkini Seputar Berita Politik, Bisnis, Olahraga, Artis, Hukum, yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif.

Kanal Utama

    Kontak Kami

    • Jl. Besar Ijen No.90, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116
    • (0341) 563566
    • [email protected]

    Berlangganan

    Dapatkan berita terbaru langsung di inbox Anda

    Member Of

    Logo WANIFRALogo AMSILogo Dewan PersLogo Trusted

    SUPPORTED BY

    Logo Varnion
    © 2025 TIMES Indonesia. All rights reserved.