SURABAYA –

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk segera mengintegrasikan metode baru pembelajaran Aksara Jawa berbasis kartu ke dalam kurikulum SMA dan SMK. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya konkret menyelamatkan kebudayaan Nusantara yang mulai tergerus modernisasi.

Kebijakan tersebut diperkuat oleh payung hukum Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2024 yang mengatur tentang Muatan Lokal (Mulok) Bahasa dan Aksara Jawa. Melalui regulasi ini, metode inovatif tersebut akan disebarluaskan kepada para pendidik di lapangan.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno menjelaskan bahwa skema penerapan metode ini akan dimulai melalui pelatihan guru secara masif. Pihaknya menginstruksikan agar implementasi di sekolah diawali lewat forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

"Penerapannya nanti tinggal dimulai dari MGMP. Guru mata pelajaran diberikan tutorial terlebih dahulu melalui sistem Training of Trainers (ToT), baru kemudian diajarkan di sekolah-sekolah. Muatan lokal ini nantinya mendapat porsi sebanding dengan mata pelajaran konvensional, biasanya sekitar dua jam pelajaran," ujar Sri Untari saat ditemui usai audiensi di Gedung DPRD Jatim.

Baca juga

DPRD Jatim Desak Integrasi Kartu Aksara Jawa di Sekolah

Sri Untari menegaskan, urgensi dari penerapan kurikulum ini adalah penguatan karakter dan jati diri generasi muda. Menurutnya, sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mempertahankan aksaranya sendiri, seperti halnya Jepang dengan Kanji atau Rusia dengan huruf Sirilik. Ia juga meluruskan miskonsepsi sejarah terkait Aksara Jawa.

"Huruf Jawa itu bukan sekadar huruf biasa, tapi itu carakan yang dulu dipakai di seluruh Nusantara pada masa kejayaan Majapahit ke bawah. Lewat aksara, berbagai filosofi kehidupan diimplementasikan ke dalam simbol-simbolnya. Kita ingin mengembalikan jati diri itu agar tidak hilang di masa modern," tegas politisi perempuan tersebut.

Langkah ini didasarkan pada kehadiran inovasi Kartu Aksara Jawa yang dibawa oleh pihak pemohon audiensi. Menanggapi dukungan tersebut, seniman sekaligus budayawan Jawa Timur, Taufik Monyong mengungkapkan bahwa metode kartu ini lahir dari keresahan kultural yang mendalam. Kartu yang diklaim sebagai satu-satunya di dunia ini dirancang untuk mendobrak ketergantungan generasi muda pada produk permainan Barat.

"Kami melakukan riset mendalam selama lima tahun lebih bahwa ternyata bangsa kita ini seolah dijajah oleh dominasi huruf Latin di sekolah. Kartu ini kami ciptakan sebagai tawaran balik, sebuah konsep kesadaran untuk mengubah cara berpikir dan ketergantungan pada ajaran Barat," ungkap Taufik yang juga dikenal sebagai seorang pelukis.

Baca juga

Gubernur Khofifah Bersama Tiga Menteri Luncurkan Gernas Rana di Malang, Dorong MPLS Ramah Anak

Berbeda dengan kartu remi konvensional yang hanya berjumlah 54 kartu, inovasi lokal ini terdiri dari 94 kartu. Kartu-kartu tersebut memuat unsur Aksara sebagai manifestasi batin dan Wilangan (bilangan) yang mengajarkan konsep ruang dan waktu tradisional, seperti Saptoworo dan Pancawaro, serta filosofi tokoh pewayangan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Kartu ini didesain serbaguna dengan delapan format permainan, mulai dari edukasi umum hingga pembacaan karakter spiritual.

Kelebihan lain dari proyek kebudayaan ini adalah kemandirian produksinya. Taufik memastikan bahwa para penggiat budaya dan pengusaha lokal telah mendirikan pabrik sendiri untuk memproduksi kartu tersebut secara massal, sehingga tidak akan membebani anggaran belanja pemerintah.

"Kami sudah siapkan stok pabriknya, minta berapa pun yang dibutuhkan pemerintah, kami siap. Kami tidak tergantung pada anggaran negara karena ini persembahan untuk mengembalikan marwah leluhur," tambah Taufik.

Proses sinkronisasi metode pembelajaran ini dijadwalkan masuk dalam tahap koordinasi final bersama jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebelum diluncurkan secara resmi pada 23 Juli 2026 mendatang. Langkah ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan literasi kuno Nusantara yang aplikatif di era digital. (*)