SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. THR ditegaskan sebagai hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil maupun ditunda.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menyampaikan hal tersebut menyusul pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan THR serta pembukaan 54 Posko Pelayanan THR oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di seluruh kabupaten/kota.

Menurut Untari, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan langkah pemerintah daerah berjalan efektif di lapangan.

“THR itu bukan bonus atau kemurahan hati pengusaha, melainkan hak pekerja yang dilindungi undang-undang. Maksimal H-7 harus sudah cair,” ujar Sri Untari di Surabaya, Kamis (5/3/2026).

Untari juga meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jawa Timur tidak hanya menunggu laporan dari posko pengaduan. Ia mendorong agar pengawasan dilakukan secara aktif, termasuk melalui inspeksi mendadak ke perusahaan.

Baca juga

Masyarakat Antusias Ikuti Verifikasi Mudik Gratis Pemprov Jatim 2026

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memetakan perusahaan yang memiliki catatan buruk dalam pemenuhan hak pekerja.

“Satgas jangan hanya bekerja secara administratif. Harus proaktif turun ke basis industri. Kami di Komisi E akan meminta laporan berkala terkait kepatuhan perusahaan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan,” tegasnya.

Untari juga menyoroti kondisi pekerja dengan status kontrak, outsourcing, maupun harian lepas yang sering kali berada pada posisi rentan.

Ia menegaskan bahwa perbedaan status kerja tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi atau menunda pembayaran THR, selama pekerja memenuhi ketentuan masa kerja yang diatur.

Baca juga

Komisi E DPRD Jatim Ingatkan Perusahaan Wajib Bayar THR

Selain itu, Untari meminta pemerintah menerapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran THR, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha.

Menurutnya, ketegasan pemerintah diperlukan agar persoalan keterlambatan atau tidak dibayarkannya THR tidak terus berulang setiap tahun.

“Jawa Timur merupakan salah satu basis industri besar. Perlindungan terhadap pekerja harus menjadi perhatian bersama. Jika ada indikasi pelanggaran, silakan lapor. Komisi E siap memanggil pihak terkait untuk klarifikasi,” ujarnya. (*)