Surabaya – Sekretariat DPRD Jawa Timur (Sekwan Jatim) menyatakan kesiapannya untuk tegak lurus terhadap instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran negara. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika global yang kian fluktuatif.

​Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Mohammad Ali Kuncoro, menegaskan bahwa pada prinsipnya Sekretariat DPRD Jatim akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan penghematan anggaran yang saat ini tengah dikaji.

​“Pada prinsipnya kami tunduk dan patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat. Apabila nantinya terdapat kebijakan resmi terkait efisiensi anggaran, tentu akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ali Kuncoro di Surabaya, Senin (16/3/2026).

Baca juga

Ini Juru Kunci Lima Besar Pasar Smartphone Indonesia 2025, Pangsa Pasar Hanya 15 Persen

​Ali menjelaskan, dalam konteks kelembagaan, terdapat perbedaan fundamental antara DPR RI dan DPRD. DPR merupakan lembaga legislatif nasional dengan anggota berstatus pejabat negara. Sementara DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah.

​Menurutnya, anggota DPRD adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam operasionalnya, pembinaan dan pengawasan dilakukan secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga

Mudik Tenang, Anabul Senang: Pemkot Surabaya Sediakan Layanan Penitipan Hewan di Puskeswan

​Langkah efisiensi ini merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara baru-baru ini. Presiden menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih hemat, efektif, dan fokus pada efisiensi energi tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

​Dengan komitmen ini, Sekretariat DPRD Jatim memastikan bahwa setiap kebijakan penghematan yang diputuskan pusat nantinya akan diimplementasikan secara terukur di lingkungan legislatif Jawa Timur. (*)