Surabaya – Komisi A DPRD Jawa Timur (Jatim) bergerak taktis dalam menuntaskan persoalan ribuan tenaga pendidik yang masih menggantung statusnya. Pada Selasa (12/5/2026), rombongan legislatif ini mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta. Misinya satu memastikan 2.295 guru non-ASN di Jawa Timur masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) instansional.

​Langkah jemput bola ini merupakan upaya sinkronisasi agar ribuan guru honorer tersebut tidak hanya menjadi penonton dalam rekrutmen reguler yang sering kali terbatas kuota. Komisi A menilai, skema instansional adalah jalur paling realistis untuk mengakomodasi tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan kemampuan fiskal daerah.

​Anggota Komisi A DPRD Jatim, Saifudin Zuhri, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin perjuangan para guru ini berhenti di atas kertas. Bersama Dinas Pendidikan Jatim, koordinasi intens dilakukan untuk membedah mekanisme teknis yang memungkinkan ribuan guru tersebut terserap.

​"Kami membahas nasib 2.295 guru honorer instansional. Diskusi berjalan mendalam karena kita ingin ada pengawalan ketat agar mereka memperoleh kepastian status dan perlindungan kerja yang layak," tegas Saifudin, Kamis (14/5/2026).

Baca juga

Karantina Jatim Gagalkan Penyelundupan 200 Burung Liar Ilegal di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

​Senada, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, menyoroti pentingnya fleksibilitas rekrutmen. Menurutnya, Jawa Timur tidak bisa hanya mengandalkan jalur reguler jika ingin menuntaskan masalah kekurangan guru secara permanen. Ia berkaca pada instansi pusat seperti Kementerian HAM dan Badan Gizi Nasional yang telah sukses menerapkan pola serupa.

​“Jangan sampai kebutuhan guru di daerah tidak terakomodasi hanya karena keterbatasan mekanisme rekrutmen reguler. Perlu ada penyelarasan kebijakan agar kebutuhan pendidikan di Jawa Timur benar-benar terjawab,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.

​Bagi Dedi, keberpihakan terhadap guru non-ASN bukan sekadar masalah administrasi, melainkan investasi jangka panjang. Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan di Jatim sangat bergantung pada ketenangan batin para pengajarnya dalam bekerja.

​"Pendidikan adalah investasi masa depan. Karena itu, memastikan guru non-ASN mendapatkan perhatian dan kepastian status harus menjadi prioritas bersama," pungkasnya.

Baca juga

Hotline Cak Eri Terima 9.217 Laporan, Mayoritas Warga Surabaya Keluhkan Masalah Parkir

​Dengan konsultasi ini, DPRD Jatim kini tinggal menunggu sinkronisasi akhir antara data kompetensi tenaga pendidik dengan formasi yang akan dibuka oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (*)