SURABAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur dinilai memberi dampak positif bagi kesehatan anak sekaligus mendukung terciptanya sumber daya manusia unggul menuju target Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), penerima manfaat MBG di Jawa Timur telah mencapai 8.415.882 jiwa, meliputi siswa, santri, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, BGN bersama DPR RI terus melakukan sosialisasi program tersebut. Salah satunya digelar di Balai RW 7 Kalibutuh, Bubutan, Surabaya, Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, anggota DPRD Surabaya Mochammad Machmud, serta perwakilan BGN Achmad Kudori. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang baik.

Lucy Kurniasari menyebut masyarakat secara umum menilai program MBG sebagai kebijakan yang positif dan bermanfaat bagi kesehatan. Namun, ia mengakui sempat muncul kekhawatiran akibat berbagai informasi yang beredar di media sosial.

“Secara umum masyarakat menilai Program MBG sebagai kebijakan yang baik dan bermanfaat. Namun sebagian sempat merasa khawatir karena pemberitaan di media sosial, padahal makanan bergizi memiliki manfaat besar bagi kesehatan,” ujarnya.

Baca juga

Mudik Tenang, Rumah Aman: Ini 9 Hal yang Harus Dicek Sebelum Berangkat

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masukan dan pengaduan diharapkan dapat membantu memastikan program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program MBG juga memberi dampak pada pemberdayaan ekonomi lokal. Program ini melibatkan sektor pertanian, peternakan, serta pelaku UMKM di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Di Jawa Timur, tercatat 3.339 SPPG, dengan 3.125 unit telah beroperasi dan 214 unit masih dalam tahap persiapan, didukung oleh 145.946 petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong penguatan sertifikasi keamanan pangan, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Per 18 Februari 2026, sebanyak 1.214 SPPG telah memiliki SLHS, 795 bersertifikat chef, 137 bersertifikat halal, serta puluhan lainnya tersertifikasi standar keamanan pangan seperti HACCP dan ISO.

Sebelumnya, Menko Pangan RI Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jawa Timur yang dinilai melampaui rata-rata nasional dalam pemenuhan SLHS.

Baca juga

7 Tips Agar Rumah Tetap Aman Saat Ditinggal Mudik Lebaran

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Jawa Timur telah memenuhi sekitar 82 persen target nasional SPPG, dengan proyeksi perputaran anggaran program mencapai Rp4,17 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku dari sektor pertanian dan peternakan dalam negeri.

“Jawa Timur melayani lebih dari 8,4 juta penerima manfaat. Ini membuka peluang besar bagi petani dan peternak lokal,” ujar Dadan. (*)