SURABAYA – Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak periode kedua memasuki usia satu tahun pada Jumat (20/2/2026).

Keduanya secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2030 di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025 silam.

Pada periode kedua, Khofifah Emil menelurkan sebuah semangat slogan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara.

Pasangan petahana ini juga mencatat keberhasilan dalam mensinergikan program pusat dan daerah selama satu tahun berjalan.

Seperti program prioritas Presiden Prabowo. Antara lain meliputi Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemprov Jatim menggencarkan SR sebagai langkah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berkualitas bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Hingga awal 2026, Jawa Timur mengoperasikan 26 unit Sekolah Rakyat dan merupakan provinsi dengan jumlah SR terbanyak di Indonesia dari total 166 Sekolah Rakyat. Sekolah tersebut beroperasi di berbagai wilayah, mulai Surabaya himgga Pacitan.

"Ini menjadi bukti komitmen kesungguhan Jawa Timur mendukung program prioritas Presiden," kata Khofifah.

Capaian keberhasilan kedua adalah pelaksanaan program MBG yang berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN). Cakupan penerima manfaat MBG di Jawa Timur telah mencapai 8.415.882 jiwa.

Gubernur Khofifah juga mendorong percepatan serta maksimalisasi pemenuhan sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari penguatan tata kelola Program MBG.

Menurutnya, besarnya skala program harus diiringi dengan jaminan kualitas dan keamanan pangan yang memenuhi standar nasional. Karena itu, seluruh SPPG didorong memenuhi kriteria sertifikasi yang ditetapkan BGN.

"Sertifikasi SPPG ini akan terus bisa kita maksimalkan sesuai dengan kriteria yang sudah distandarisasi oleh tim dari BGN," ujarnya.

Pemprov Jawa Timur juga telah memfasilitasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur per 18 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi SLHS. 

Selain itu, 795 SPPG telah memiliki sertifikasi chef, 137 bersertifikat halal, 99 tersertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), 83 menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (FSMS) ISO 22000, dan 38 telah menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ISO 45001.

"Harapan kita, capaian SPPG terhadap sertifikasi-sertifikasi yang dipersyaratkan BGN bisa kita maksimalkan," tegasnya

Secara keseluruhan, hingga Februari 2026 terdapat 3.339 SPPG di Jawa Timur, dengan rincian 3.125 unit telah operasional dan 214 unit dalam tahap persiapan. Program ini didukung oleh 145.946 petugas yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Khofifah menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas  pengawasan standar keamanan pangan. 

Dari total 2.056 SPPG yang terdata dalam sistem pengawasan kesehatan lingkungan, sekitar 69,40 persen atau 1.427 SPPG telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Dari jumlah tersebut, 91,31 persen dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan.

Selain itu, 1.231 SPPG atau 59,87 persen telah dilakukan pemeriksaan sampel media lingkungan, dengan 91,38 persen di antaranya memenuhi standar. Sementara itu, 50.650 penjamah makanan sekitar 76,3 persen telah mengikuti pelatihan keamanan pangan sebagai langkah preventif meminimalkan risiko kontaminasi.

"Hal-hal seperti ini sudah kami upayakan sebagai langkah preventif kami mengawal program MBG ini," katanya.

Meski demikian, Pemprov Jawa Timur tetap meningkatkan kewaspadaan menyusul masih ditemukannya kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan MBG. 

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Jawa Timur membentuk Tim Gerak Cepat (TGC), memperkuat koordinasi surveilans dan kesehatan lingkungan, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sampel air, makanan, hingga spesimen klinis.

Rekomendasi perbaikan juga diberikan kepada penyedia makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian. 

Pemprov Jawa Timur turut memastikan penerapan Lima Kunci Keamanan Pangan, yakni menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak hingga matang sempurna, menjaga suhu pangan tetap aman, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.

"Menjaga pangan pada suhu yang aman, menggunakan air dan bahan baku yang aman, menjaga kebersihan, memasak hingga matang, serta memisahkan bahan mentah dan matang," ungkap Khofifah.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, Pemprov Jatim telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat provinsi serta mendorong pembentukan satgas di 38 kabupaten/kota.

Tak hanya itu, telah diusulkan lahan pemerintah daerah untuk pengembangan 167 SPPG baru, termasuk penguatan layanan di wilayah terpencil dan kepulauan seperti Ponorogo dan Sumenep.

Selain mencapai nilai optimal dalam pengembangan Sekolah Rakyat dan MBG, Pemprov Jatim di bawah komando Khofifah-Emil juga berhasil mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian penting strategi nasional dalam membangun ketahanan ekonomi berbasis masyarakat.

Jatim menjadi pelopor dengan mencetak sejarah provinsi pertama capaian 100 persen pendirian KDKMP di seluruh desa maupun kelurahan. Total 8.494 telah beroperasi dan 1.660 telah mengantongi akta notaris. (*)