Surabaya – Langkah progresif Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan mendapat dukungan penuh dari Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko. Ia mengapresiasi keberhasilan Pemkot Surabaya yang mampu menekan angka Kartu Keluarga (KK) belum terkonfirmasi hingga tersisa 181 ribu.

Yona menilai capaian tersebut merupakan buah kerja keras Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjun langsung ke lapangan. Meski demikian, ia memberikan catatan penting agar proses validasi setelah warga mengisi data di laman resmi berjalan lebih cepat dan responsif.

“Jangan sampai pelayanan publik terhenti terlalu lama, terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Kami mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk RT dan RW, untuk membantu mensosialisasikan pentingnya konfirmasi data ini demi kesuksesan program nasional di Surabaya,” ujar Yona, Jumat (20/2/2026).

Politisi ini juga mendukung optimalisasi platform surabaya.go.id sebagai upaya jemput bola agar warga dapat melakukan konfirmasi mandiri secara praktis. Ia berharap inovasi digital ini menjadi stimulan agar pendataan selesai lebih cepat dibandingkan rata-rata harian sebelumnya.

Baca juga

DPRD Jatim Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Hukum Demi Ketertiban Bersama

Pilot Project Nasional

Sebagai kota yang menjadi percontohan bagi 37 kabupaten/kota di Jawa Timur serta pilot project nasional, Surabaya diharapkan mampu menunjukkan keberhasilan dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Yona menekankan pentingnya kolaborasi aktif di tingkat akar rumput. Partisipasi pengurus RT dan RW dianggap sebagai kunci utama agar target penyelesaian pemutakhiran data sebelum 31 Maret 2026 dapat tercapai.

“Kami optimistis dengan dukungan aplikasi dan partisipasi masyarakat, sisa 17 persen ini bisa segera dituntaskan. Data yang akurat adalah fondasi pembangunan yang tepat sasaran,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemkot Surabaya meluncurkan layanan konfirmasi data daring dalam pelaksanaan DTSEN. Inovasi ini merupakan langkah percepatan pendataan sekaligus komitmen kuat pemerintah dalam melindungi kerahasiaan data pribadi masyarakat. (*)