SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Jawa Timur di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Setdaprov Jatim, Kamis (19/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah mendorong percepatan dan maksimalisasi sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat tata kelola program MBG, mengingat jumlah penerima manfaat di Jawa Timur mencapai 8.415.882 jiwa.

Khofifah menegaskan, skala program yang besar harus dibarengi jaminan kualitas dan keamanan pangan sesuai standar nasional. Karena itu, seluruh SPPG diwajibkan memenuhi kriteria sertifikasi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Sertifikasi SPPG ini akan terus kita maksimalkan sesuai dengan kriteria yang sudah distandarisasi oleh tim dari BGN," ujar Khofifah.

Pemprov Jatim telah memfasilitasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG. Data Dinas Kesehatan Jatim per 18 Februari 2026 mencatat, sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi SLHS.

Selain itu, tercatat 795 SPPG memiliki sertifikasi chef, 137 bersertifikat halal, 99 tersertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), 83 menerapkan FSMS ISO 22000, dan 38 menerapkan ISO 45001 (K3).

Hingga Februari 2026, terdapat 3.339 SPPG di Jawa Timur, dengan 3.125 unit telah beroperasi dan 214 unit dalam tahap persiapan. Program ini didukung oleh 145.946 petugas di berbagai kabupaten/kota.

Langkah Preventif dan Pengawasan

Khofifah menekankan bahwa keberhasilan MBG ditentukan oleh kualitas pengawasan keamanan pangan. Dari 2.056 SPPG yang terdata dalam sistem pengawasan kesehatan lingkungan, sebanyak 1.427 unit (69,40 persen) telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Hasilnya, 91,31 persen dinyatakan memenuhi syarat.

Terkait SDM, sebanyak 50.650 penjamah makanan (76,3 persen) telah mengikuti pelatihan keamanan pangan untuk meminimalkan risiko kontaminasi.

"Hal-hal seperti ini merupakan langkah preventif kami dalam mengawal program MBG," imbuhnya.

Menyikapi adanya kasus keracunan pangan di lapangan, Pemprov Jatim telah membentuk Tim Gerak Cepat (TGC), memperkuat surveilans, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sampel air dan makanan. Edukasi "Lima Kunci Keamanan Pangan" juga terus masif disosialisasikan kepada penyedia makanan.

Apresiasi dari Pemerintah Pusat

Menko Pangan RI Zulkifli Hasan memberikan apresiasi tinggi atas capaian Jawa Timur. Ia mencatat pemenuhan SLHS di Jatim mencapai 55,6 persen, jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 32 persen.

"Jawa Timur termasuk yang terbaik dalam implementasi MBG, termasuk jumlah SPPG yang memenuhi SLHS juga terbanyak," puji pria yang akrab disapa Zulhas tersebut.

Senada, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa 3.339 SPPG di Jatim telah mencakup 82 persen dari target pusat. Dengan proyeksi perputaran anggaran Rp4,17 triliun, program ini berdampak besar bagi ekonomi lokal.

Sebanyak 70 persen anggaran dialokasikan untuk pembelian bahan baku pertanian dalam negeri, 20 persen untuk honor relawan, dan 10 persen untuk insentif pembangunan SPPG.

"Ini memberikan peluang besar bagi petani dan peternak di Jawa Timur," pungkas Dadan.

Rakor ini turut dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala BGN, Wamen Dalam Negeri, serta jajaran Forkopimda dan Kepala Daerah se-Jawa Timur. (*)