surabaya – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur menyoroti dugaan penurunan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul temuan makanan tidak layak konsumsi di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Sorotan itu disampaikan menyusul laporan roti berjamur dan telur rebus yang cangkangnya masih terdapat sisa kotoran ayam dalam paket makanan penerima manfaat.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, menilai lemahnya pengawasan menjadi persoalan mendasar dalam pelaksanaan program yang bersumber dari anggaran negara tersebut.

Ia mendesak Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Timur segera melakukan langkah konkret di lapangan.

“Kasus telur Magetan ini harus segera disikapi. Bisa saja kasus serupa terjadi di wilayah lain, meski dengan bentuk berbeda. Satgas di daerah tidak boleh hanya menjadi struktur administratif tanpa pengawasan nyata,” ujar Deni, Jumat (27/2/2026).

Baca juga

Investigasi Pansus BUMD DPRD Jatim: Wacana Sinergi Bank Jatim dan Bank UMKM

Penasehat Fraksi PDIP DPRD Jatim itu juga menyinggung banyaknya aduan masyarakat terkait kualitas MBG selama Ramadan.

Ia menyebut terdapat dugaan ketidaksesuaian antara standar sajian yang didistribusikan dengan kelayakan gizi yang dijanjikan, termasuk indikasi ketidakseimbangan antara kualitas menu dan anggaran yang telah ditetapkan.

“Ini persoalan serius. Jika benar terjadi penurunan kualitas atau ketidaksesuaian harga, berarti ada problem pada pengawasan dan kontrol distribusi di tingkat pelaksana,” tegasnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek itu meminta Satgas MBG daerah lebih proaktif melakukan monitoring, memverifikasi kualitas makanan harian, serta melakukan audit sederhana terkait kesesuaian menu dan penggunaan anggaran.

Baca juga

Ingin Warga Bebas Rentenir, Gubernur Khofifah Gelontor Bansos Rp5,26 Miliar di Banyuwangi

Menurut Deni, program yang menyangkut hak gizi masyarakat dan menggunakan anggaran negara harus dijalankan dengan akuntabilitas yang jelas. Evaluasi terbuka dan transparan dinilai penting untuk menjaga kredibilitas program.

Ia juga menekankan bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi Badan Gizi Nasional harus ditindaklanjuti secara korektif hingga ke tingkat daerah melalui Satgas MBG.

“Pengawasan ketat perlu dilakukan agar tujuan program pemerintah pusat tidak tercoreng oleh lemahnya kontrol di lapangan. Ini menyangkut hak gizi masyarakat,” ujarnya. (*)