SURABAYA – Kontras tajam mewarnai postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Performa moncer layanan publik di sektor kesehatan berbanding terbalik dengan realisasi investasi bisnis pada jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Juru Bicara Komisi C DPRD Jawa Timur, Hartono, mengungkapkan bahwa PAD dari sektor kesehatan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD mencatatkan lonjakan signifikan. Pendapatan dari Rumah Sakit Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLUD di bawah naungan Dinas Kesehatan sukses membukukan angka sebesar Rp3,74 triliun. Capaian ini melampaui target awal sebesar Rp3,26 triliun atau mencapai 114,71 persen.

Kemandirian fiskal dari lini kesehatan ini ditopang kuat oleh tiga rumah sakit milik Pemprov Jatim. RSUD dr. Soetomo Surabaya menyumbang pendapatan tertinggi senilai Rp1,64 triliun (121,74% dari target), disusul RSUD dr. Saiful Anwar Malang sebesar Rp957,06 mIliar (106,87% dari target), dan RSUD dr. Soedono Madiun sebesar Rp305,36 miliar (122,15% dari target).

Melihat performa pelayanan medis tersebut, legislator dari komisi bidang keuangan ini memberikan apresiasi atas capaian yang diraih.

"Kami secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran rumah sakit yang melampaui target karena berdampak langsung pada peningkatan kemandirian fiskal daerah," ujarnya saat membacakan laporan strategis terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jumat (10/7/2026).

Baca juga

SiLPA Pemprov Jatim TA 2025 Tembus Rp3,38 Triliun, Dewan Minta Prioritaskan Warga Miskin

Namun, situasi berbanding terbalik terjadi pada hasil investasi daerah melalui korporasi daerah. Meski secara akumulatif realisasi dividen BUMD memenuhi target dengan mencatatkan total Rp488,1 mIliar, distribusinya dinilai kurang sehat karena terjadi ketimpangan kontribusi yang sangat lebar di lapangan.

Data anggaran menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan dividen tersebut hanya disokong oleh Bank Jatim dengan sumbangan mencapai Rp420 miliar atau mencakup hampir 86 persen dari total keseluruhan. Sementara itu, kontribusi dari perusahaan daerah lainnya tergolong minim. PT Petrogas Jatim Utama (PJU) tercatat hanya menyetor dividen sebesar Rp34 mIliar (6,97%) dan PT BPR Jatim sebesar Rp9,6 mIliar (1,97%).

Kontribusi dari perusahaan penjaminan dan holding daerah lainnya bernilai jauh lebih kecil, yakni PT Jamkrida Jatim sebesar Rp2,5 miliar (0,51%), PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim senilai Rp1,6 mIliar (0,34%), serta PT Air Bersih dan PT Jatim Grha Utama (JGU) yang masing-masing menyumbangkan Rp1,2 mIliar (0,25%).

Kondisi jajaran korporasi milik daerah yang mayoritas belum optimal ini memicu kritik dari pihak legislatif.

Baca juga

Ancaman di Balik Hapus Berita: Independensi Pers Jangan Kalah oleh Reputasi Digital

"Kontribusi dividen dari BUMD jajaran Pemprov Jatim membutuhkan evaluasi yang sangat mendalam karena adanya ketimpangan kontribusi yang lebar ini," tegas Hartono.

Menyikapi ketergantungan pada satu BUMD tersebut, dewan mendesak Pemprov Jatim untuk segera melakukan langkah konkret. Restrukturisasi tata kelola manajemen jajaran direksi, optimalisasi aset daerah, serta pembenahan model bisnis BUMD yang tidak produktif harus segera digenjot agar kontribusi PAD ke depan lebih merata. (*)