Surabaya – Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri angkat bicara prihal dugaan keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa di Surabaya. Ia mendesak adanya standarisasi ketat dan peningkatan pengawasan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menjadi momok bagi orang tua dan siswa.

Ipuk, sapaan lekatnya, menekankan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada saat ini perlu diperbarui. Menurutnya, pengecekan makanan tidak boleh hanya mengandalkan indra penglihatan atau penciuman guru di sekolah.

"Selama ini kontrol di sekolah mungkin hanya melihat basi atau tidak, bau atau tidak. Tapi apakah itu memenuhi unsur higienis dan bebas racun? Ini yang jadi PR besar. Harus ada peningkatan pengawasan agar tidak ada keragu-raguan lagi di masyarakat," ujar Ipuk. 

Terkait langkah pengawasan legislatif, Politisi PDI Perjuangan itu akan mendorong Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Hal ini mencakup kemungkinan melakukan tinjauan lapangan atau sidak ke dapur penyedia (SPPG).

Baca juga

Karantina Jatim Gagalkan Penyelundupan 200 Burung Liar Ilegal di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

"Kita dorong Komisi D untuk mencari tahu bagaimana ini bisa terjadi. Jika memang sumber masalahnya ada di teknis penyediaan, maka pemeriksaan dipercepat. Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama," tegasnya.

Selain pengawasan makanan, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan untuk mengintensifkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Hal ini dianggap krusial sebagai langkah mitigasi pertama, terutama bagi sekolah yang lokasinya jauh dari rumah sakit.

"Pertolongan pertama harus siap di sekolah melalui UKS. Dinas harus mengaktifkan kembali peran ini agar penanganan medis bisa lebih cepat jika terjadi hal yang tidak diinginkan," tambah Ipuk.

Mengingat Surabaya menyandang predikat Kota Layak Anak, ia berharap ada terobosan untuk memulihkan kepercayaan siswa dan orang tua terhadap program MBG. Ipuk menyarankan adanya edukasi dan pembuktian langsung bahwa makanan yang dibagikan benar-benar sehat dan aman dikonsumsi.

Baca juga

Hotline Cak Eri Terima 9.217 Laporan, Mayoritas Warga Surabaya Keluhkan Masalah Parkir

"Jangan sampai program yang tujuannya baik ini terhenti karena ketakutan. Harus ada kepastian dari pemerintah bahwa setiap makanan yang masuk ke perut siswa sudah terjamin keamanannya," pungkasnya. (*)