Surabaya – Nasib sejumlah proyek mercusuar di Pulau Madura yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Jawa Timur kini berada di ujung tanduk. Aliansi Pemuda Peduli Bangkalan mendatangi kantor DPRD Jatim untuk mempertanyakan kejelasan proyek Islamic Science Park (ISP) dan Kawasan Industri Tanjung Bulu Pandan yang hingga kini tak kunjung menunjukkan progres fisik di lapangan.

Mandeknya proyek strategis nasional ini ditengarai akibat masa transisi pasca-pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Aset lahan yang telah dibebaskan oleh negara hingga kini belum sepenuhnya dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, sehingga menciptakan kekosongan wewenang dalam memulai pembangunan.

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, mengonfirmasi adanya benturan regulasi baru di tahun 2024 yang seolah mengesampingkan blueprint pembangunan yang sudah disusun sejak lima tahun lalu. 

Ia menegaskan bahwa pihak legislatif telah memanggil instansi terkait, mulai dari Bappeda, Dinas Cipta Karya, hingga Dinas Perhubungan untuk mengurai benang kusut tersebut.

Baca juga

Satpol PP Surabaya Intensifkan Razia RHU, Dua Lokasi Terjaring Edarkan Miras

"Sudah jelas bahwa ada kendala penyerahan aset. Pemerintah Provinsi tidak berani membangun di lahan yang bukan kewenangannya, itu bisa jadi pelanggaran hukum. Padahal, masterplan untuk masjid sebagai pintu gerbang ISP sudah disiapkan oleh Dinas Cipta Karya sebagai pemicu masuknya investor," ungkap Halim seusai memimpin audiensi di Ruang Rapat Badan Anggaran, Senin (23/2/2026).

Halim menambahkan bahwa proyek ini bukan sekadar rencana dari pusat, melainkan aspirasi daerah yang sudah masuk dalam dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas). Namun, ia meminta masyarakat realistis melihat situasi anggaran dan prioritas nasional yang kini mulai bergeser.

Di sisi lain, perwakilan Aliansi Pemuda Peduli Bangkalan, Ajib, menyampaikan kegelisahan warga yang merasa sudah memberikan pengorbanan besar demi proyek ini. Ia mengingatkan bahwa banyak warga yang bersedia melepas lahan mereka melalui proses penaksiran harga resmi dengan harapan adanya perubahan ekonomi di wilayah Jembatan Suramadu.

"Tujuan kami ke sini untuk memecah simpang siur informasi di tingkat bawah. Masyarakat sudah kooperatif menyerahkan tanah mereka meskipun harganya mungkin tidak seberapa. Kami tidak ingin proyek ini jadi impas atau buntu hanya karena masalah administrasi pelimpahan dari pusat ke kementerian atau provinsi," tegas Ajib.

Baca juga

Gubernur Khofifah Turun Langsung Tinjau Banjir Probolinggo, Petakan Skala Prioritas Intervensi

Meski diliputi rasa kecewa, Ajib menekankan bahwa aliansi pemuda tetap berkomitmen mendukung pembangunan di Madura. Ia mengakui bahwa tantangan internal seperti stabilitas keamanan dan keramahan terhadap investor menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama oleh masyarakat lokal.

"Kami menyadari isu keamanan dan iklim investasi yang terkadang tidak ramah adalah realita yang harus kita perbaiki. Ini bukan soal dianaktirikan, tapi soal introspeksi. Kami butuh wadah komunikasi yang sinkron antara empat kabupaten di Madura agar pintu gerbang pembangunan ini benar-benar terbuka," pungkasnya. (*)