SURABAYA – Meski capaian ekonomi Jawa Timur tahun 2025 tumbuh positif di angka 5,33 persen dan melampaui rata-rata nasional, DPRD Jawa Timur memberikan catatan kritis terkait disparitas wilayah yang masih lebar. Dalam Rapat Paripurna Senin (11/5/2026) penyampaian rekomendasi atas LKPJ Gubernur TA 2025, Pansus menyoroti adanya jurang pertumbuhan yang mencolok antar daerah.

Juru Bicara Pansus LKPJ DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dirasakan secara inklusif.

Ia mencontohkan Kabupaten Pacitan yang mampu tumbuh hingga 7,01 persen, sementara Kota Kediri hanya menyentuh angka 1,68 persen. Ketimpangan ini semakin terlihat pada angka kemiskinan di wilayah Madura, seperti Kabupaten Sampang yang masih mencatat persentase penduduk miskin sebesar 20,61 persen.

"Pertumbuhan yang tinggi secara agregat tersebut belum merata pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur," ujar Khusnul Arif. 

Baca juga

Karantina Jatim Gagalkan Penyelundupan 200 Burung Liar Ilegal di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Selain masalah kesenjangan, Pansus memberikan rapor merah pada pengelolaan anggaran, terutama terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp3,383 triliun. Pansus menilai dana jumbo yang tidak terserap ini merupakan sinyal kurang matangnya perencanaan kegiatan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dianggap kontras dengan realita di lapangan, di mana sektor krusial seperti pendidikan dan infrastruktur jalan masih membutuhkan banyak intervensi.

Pansus secara tegas mengingatkan bahwa melimpahnya sisa anggaran bukan berarti sebuah prestasi efisiensi.

 "SILPA dalam jumlah besar bukanlah cerminan kehati-hatian maupun efisiensi semata, namun dapat pula mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan kegiatan," tegas Khusnul. 

DPRD Jatim kini mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera mengoptimalkan dana tersebut pada tahun berjalan guna mengakselerasi pembangunan di kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan layanan dasar masyarakat. (*)