MALANG – Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Hari Santri Nasional 2023 yang diadakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (24/10/2023). Ada banyak tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut, seperti Ketua PD GM FKPPI Jawa Timur Ir R Agoes Soerjanto, kemudian perwakilan dari PCNU Kabupaten Malang, FK UB, pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, dan berbagai unsur lainya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Basarah menjelaskan,  Presiden RI Joko Widodo dalam peringatan HSN ke-9 yang diperingati di Surabaya pada 22 Oktober lalu telah mengakui sendiri bahwa pencetus adanya Hari Santri ini berasal dari Kabupaten Malang.

"Saya ingat tahun 2015, saat itu saya berkunjung ke Jawa Timur kemudian masuk ke sebuah pondok pesantren yang ada di Kabupaten Malang, dan ada usulan saat itu dari para kyai dan para santri untuk memutuskan adanya hari Santri. Tapi saat itu saya belum jadi presiden. Kemudian setelah terpilih menjadi presiden, permohonan yang saya ingat betul dari sebuah pondok pesantren di Kabupaten Malang, kita kaji dan kita tindak lanjuti, kemudian kita putuskan adanya hari Santri lewat keputusan presiden nomor 22 tahun 2015. Dan sejak saat itu kita memiliki yang namanya hari Santri," ucap Basarah mengutip perkataan Presiden RI Joko Widodo.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan, pada saat adanya usulan peringatan Hari Santri itu, dia juga sedang menemani Joko Widodo berkunjung ke Pondok Pesantren Babussalam Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, yang ada di bawah  pengasuh KH Thoriq bin Ziyad.

Pihaknya pun ikut mengawal kontrak politik yang dilakukan oleh para ulama di Kabupaten Malang dengan Jokowi, apabila jadi presiden pada tahun 2014, maka Jokowi akan merealisasikan apa yang jadi ulama.

"Hingga akhirnya hal itu benar-benar direalisasikan dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 tahun 2015," imbuhnya.

Pihaknya pun berharap, dengan adanya moment hari santri ini, dapat menjadi sebuah moment dimana santri bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  (*)