JOMBANG – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 di Tambakberas, Jombang, sejumlah akademisi dan aktivis Nahdliyin mengingatkan pentingnya menjaga tradisi berpikir kritis serta independensi organisasi dari berbagai kepentingan politik dan ekonomi.

Pesan tersebut mengemuka dalam forum diskusi virtual yang digelar Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) melalui Forum Diskusi Cendekia Pergerakan, Jumat (10/7/2026). Mengangkat tema “Konflik, Modal, dan Kepentingan: Merawat Nalar Kritis di Lingkungan Nahdliyin”, forum ini menjadi ruang refleksi menjelang perhelatan akbar Nahdlatul Ulama.

Diskusi menghadirkan Dewan Pakar PB IKA PMII Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, Guru Besar UIN Mataram Prof. Atun Wardatun, Ph.D., serta akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Amsar A. Dulmanan. Acara dipandu Desi Hartika dari PKC Kopri Aceh dan host Citra Orwela.

Dalam pemaparannya, Prof. Ahmad Tholabi Kharlie menegaskan bahwa kritik dalam tubuh organisasi tidak boleh dipandang sebagai bentuk permusuhan. Sebaliknya, kritik merupakan ekspresi kepedulian yang lahir dari rasa memiliki terhadap organisasi.

Menurutnya, NU sejak awal tumbuh dalam tradisi intelektual yang menghargai perbedaan pandangan. Budaya musyawarah, bahtsul masail, hingga dialog antarulama menjadi kekuatan utama yang perlu terus dirawat.

“Kritik bukan kebencian. Kritik lahir dari cinta dan tanggung jawab untuk memperbaiki. Tradisi perbedaan pendapat yang beradab justru menjadi kekuatan besar Nahdlatul Ulama,” ujarnya dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Sabtu (11/7/2026).

Sementara itu, Prof. Atun Wardatun menyoroti pentingnya memperkuat ruang-ruang kaderisasi sebagai fondasi lahirnya generasi Nahdliyin yang kritis dan mandiri.

Berdasarkan hasil penelitiannya, kemampuan berpikir kritis kader NU lebih banyak terbentuk melalui interaksi langsung dalam forum diskusi, pelatihan, dan proses pengkaderan dibandingkan pengaruh media sosial.

Baca juga

Jelang Muktamar NU 2026, Cendekiawan PB IKA PMII Serukan Nalar Kritis dan Waspadai Intervensi Politik

Ia memperkenalkan konsep “Piramida Nalar Kritis”, yakni ekosistem yang dibangun melalui ruang belajar, peran kiai dan keluarga, serta hubungan sosial yang terbuka di lingkungan Nahdliyin.

Menurutnya, tradisi sosial keagamaan seperti tahlilan, selamatan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dapat menjadi modal besar untuk membangun kemandirian organisasi serta memperkuat kesadaran sosial warga NU.

“Solidaritas yang tumbuh dalam tradisi keagamaan harus dikembangkan menjadi kekuatan untuk membangun kemandirian ekonomi, menjaga kedaulatan organisasi, dan keberanian menyuarakan kepentingan publik,” tegasnya.

Pandangan menarik juga disampaikan akademisi UNUSIA Jakarta, Amsar A. Dulmanan. Ia menilai konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan organisasi dan tidak selalu bermakna negatif.

Menurutnya, perbedaan kepentingan yang muncul di dalam organisasi justru dapat menjadi modal sosial apabila dikelola secara sehat dan terbuka.

Amsar juga mengingatkan bahwa organisasi sebesar NU tidak bisa dilepaskan dari berbagai kepentingan eksternal, termasuk pengaruh modal dan kekuatan politik yang berupaya memengaruhi arah kebijakan organisasi.

“Konflik adalah realitas sosial yang wajar. Yang penting bukan menghilangkan konflik, tetapi bagaimana mengelolanya menjadi energi positif bagi organisasi. Nalar kritis harus menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa,” paparnya.

Baca juga

SiLPA Pemprov Jatim TA 2025 Tembus Rp3,38 Triliun, Dewan Minta Prioritaskan Warga Miskin

Selain membahas tradisi intelektual Nahdliyin, forum ini juga menyoroti pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Para peserta diskusi mengingatkan pentingnya menjaga independensi NU dari praktik politik uang maupun intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik praktis menjelang muktamar.

Mereka menilai NU membutuhkan figur pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen warga Nahdliyin, mulai dari kalangan pesantren, akademisi, profesional, hingga pelaku usaha, tanpa terjebak dalam polarisasi kepentingan.

Forum tersebut juga menghasilkan kesepahaman bahwa Muktamar NU mendatang harus menjadi momentum memperkuat persatuan organisasi sekaligus memperteguh komitmen NU sebagai kekuatan moral dan sosial yang independen.

Sebagai tindak lanjut, PB IKA PMII berencana menjadikan Ruang Cendekia Pergerakan sebagai agenda rutin bulanan untuk mengawal berbagai isu strategis kebangsaan dan keumatan, sekaligus menjadi wadah penyaluran gagasan dari kader PMII dan warga Nahdliyin di berbagai daerah.