SIDOARJO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo menuntaskan konsolidasi organisasi bersama pimpinan kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. 

Konsolidasi tersebut menjadi bagian dari penguatan struktur partai sekaligus persiapan strategi politik ke depan.

Ditemui usai buka bersama dan konsolidasi DPD Partai Golkar di Aston Hotel Sidoarjo, Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, mengatakan konsolidasi dilakukan setelah pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan selesai di seluruh wilayah.

“Ini adalah konsolidasi organisasi dengan para pimpinan kecamatan. Karena kami telah menyelesaikan konsolidasi internal dengan terbentuknya seluruh pimpinan kecamatan di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo,” katanya, Minggu (8/3/2026). 

Dalam kegiatan tersebut, Golkar Sidoarjo kembali memperkuat tagline “Golkar Sidoarjo Menembus Batas.” hal ini sebagai semangat untuk memperluas peran politik dan pelayanan kepada masyarakat.

Adam yang didampingi Sekretaris DPD Golkar Sidoarjo, Wahyu Lumaksono dan anggota Fraksi Golkar lainnya juga menjabarkan berkaitan dengan tagline mereka yaitu ‘Golkar Sidoarjo Menembus Batas’.

"Karena bagi kami, slogan ini bukan hanya sekadar retorika, tapi ini adalah ikhtiar kami menembus batas dengan segala keterbatasan,” ujarnya.

Ketua Komisi C DPRD Jatim itu, Partai Golkar telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai target tersebut.

“Kami betul-betul mempersiapkan strategi darat, laut, dan udara untuk menembus batas ini,” jelasnya.

Target Tambah Kursi Legislatif 

Selain penguatan organisasi, Golkar Sidoarjo juga memaparkan target peningkatan perolehan kursi legislatif pada pemilihan mendatang.

Adam Rusydi menyebut sejumlah daerah pemilihan (Dapil) yang saat ini telah memiliki kursi akan diupayakan untuk menambah perolehan.

“Tadi kami sampaikan di beberapa Dapil yang hari ini sudah mendapatkan kursi, kami akan mencoba untuk meningkatkan perolehan kursinya. kami berharap agar bisa meningkat menjadi dua kursi di masing-masing Dapil tersebut,” katanya.

Sementara itu, untuk Dapil 5 yang saat ini tidak memiliki kursi, Golkar menargetkan kembali merebut satu kursi.

“Sedangkan di Dapil 5, kami menargetkan satu kursi karena hari ini kursi tersebut hilang,” ujarnya.

Perkuat Aspirasi Rakyat

Di sisi lain, Golkar Sidoarjo juga membuka ruang penyerapan aspirasi masyarakat melalui program Rumah Aspirasi Golkar yang berada di kantor DPD Golkar Sidoarjo.

“Kami memiliki ‘Rumah Aspirasi’ yang ada di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Di sana kami menampung berbagai macam aspirasi masyarakat, mulai dari masalah pendidikan, serah terima perumahan, permasalahan tanah, hingga pembangunan di desa-desa,” imbuh Adam.

Ia menjelaskan, aspirasi yang masuk akan langsung diteruskan kepada anggota DPRD dari Fraksi Golkar sesuai daerah pemilihan masing-masing.

“Kami langsung koneksikan aspirasi tersebut dengan anggota DPRD di masing-masing fraksi. Untuk Dapil 5 yang kursinya belum terisi, biasanya langsung berkomunikasi dengan kami,” ujarnya.

Menurutnya, pola pelayanan dilakukan secara langsung, termasuk melalui komunikasi daring jika anggota DPRD sedang tidak berada di tempat.

“Polanya, ketika warga menyampaikan aspirasi dan anggota DPRD-nya tidak di tempat, staf akan langsung melakukan video call kepada anggota yang bersangkutan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Adam Rusydi juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Ia mengatakan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah kabupaten.

“Kami pernah membahas hal tersebut melalui Focus Group Discussion (FGD). Waktu itu Pak Ainur (Kepala Bappeda Sidoarjo) datang ke kantor Golkar untuk berbicara terkait perencanaan pembangunan di Sidoarjo,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Golkar menyampaikan bahwa pembangunan daerah memerlukan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Kami sampaikan bahwa Kabupaten Sidoarjo tidak bisa bekerja sendirian. Harus ada campur tangan dari pemerintah provinsi dan pusat,” jelas Adam.

Ia berharap koordinasi antarlevel pemerintahan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Masyarakat tidak perlu tahu ini wilayah siapa, yang penting bagi mereka jalan bisa mulus. Jangan sampai kita saling melempar tanggung jawab,” ujarnya.

Menurutnya, jika tanggung jawab pembangunan terus diperdebatkan antarinstansi, masyarakat akan menjadi pihak yang dirugikan.

“Jika terus melempar wacana seperti itu, yang rugi adalah masyarakat. Mereka sudah bayar pajak, mereka ingin pembangunan bisa dirasakan manfaatnya,” pungkasnya (*)