TIMES SURABAYA, SURABAYA – Kenaikan harga beras yang tak terkendali di Jawa Timur menjadi sorotan tajam dari pihak legislatif. Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti, mengungkapkan keprihatinannya dan mendesak Bulog serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk segera mencari solusi.

Kenaikan ini dinilai sebagai beban berat bagi masyarakat, terutama dengan harga beras premium yang kini menembus angka Rp83 ribu per 5 kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Bulog sekitar Rp55 ribu.

Menurut Erma, data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025 menunjukkan bahwa harga rata-rata beras premium telah naik hingga Rp16.280 per kilogram, mengalami kenaikan signifikan dibanding bulan sebelumnya.

Kondisi ini, kata Erma, disebabkan oleh masalah pada distribusi yang belum merata, serta pasokan yang tertekan oleh faktor musim, cuaca, dan tantangan logistik ke daerah-daerah terpencil.

Meskipun Bulog Divre Jatim memiliki alokasi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sebesar 173.000 ton, Erma Susanti menyoroti realisasi penyalurannya yang masih sangat rendah, yakni baru sekitar 5,73 persen.

Hal ini menimbulkan keganjilan, karena masyarakat di banyak tempat masih kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

"Di gudang Bulog wilayah Malang terdapat stok 68.000 ton, jauh melebihi target penyaluran 23.000 ton hingga akhir tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meski pasokan tersedia, distribusi ke pasar-pasar tradisional dan wilayah yang paling membutuhkan belum berjalan optimal," tegasnya. 

Untuk itu, Erma Susanti mendesak agar koordinasi antara Bulog dan Disperindag segera diperkuat. Ia menekankan perlunya percepatan distribusi, pelaksanaan operasi pasar, dan perluasan akses SPHP agar harga beras kembali stabil.

"Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tak terkendali," pungkasnya. (*)