TIMES SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya keterlibatan langsung bupati dan wali kota dalam memastikan distribusi beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan lancar di pasar tradisional.

Langkah ini disebut krusial untuk menjaga ketahanan pangan serta daya beli masyarakat.

Dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur, Kamis (21/8/2025), Khofifah mengungkapkan posisi Jatim terkait ketahanan pangan saat ini cukup kuat. Dia mendasarkan hal tersebut dari nilai tukar petani yang meningkat serta rasio ketersediaan beras di Jatim. 

“Posisi Jatim saat ini, Alhamdulillah, nilai tukar petani mengalami peningkatan. Rasio ketersediaan beras di Jatim, kalau Pak Mentan menyampaikan stok sekian, Jatim sebagai lumbung pangan nasional, rasio ketersediaan beras kita punya surplus besar," ujar Khofifah. 

Tetapi di pasar terkait SPHP, Khofifah menilai butuh dorongan khusus. Sebab, terjadi kelangkaan beras SPHP yang merupakan kategori medium. 

"Terkait SPHP ini butuh dorongan khusus supaya beras-beras medium ini ke pasar-pasar tradisional,” kata Khofifah.

Dia pun mengungkap fakta yang didapat saat kunjungan ke Pasar Tanjung di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu. Menurut dia, beras medium SPHP tidak tersedia dalam waktu yang relatif Panjang.

“Saya ke Jember, ke Pasar Tanjung, lantai 1 tidak ada beras SPHP. Lantai 2 tidak ada beras SPHP. Saya tanya mulai kapan? Mulai April,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi ini harus segera direspons cepat oleh pemerintah daerah. Sebab, pada 1 September mendatang Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data konsumsi rumah tangga, di mana beras menjadi komoditas utama.

Jika masyarakat tidak bisa mendapatkan beras medium dan terpaksa membeli beras premium, hal ini dikhawatirkan berpengaruh pada angka kemiskinan di daerah.

“Mereka sebenarnya kemampuannya pada beras medium. Tapi mereka tidak temukan itu sehingga mereka harus beli beras premium. Dan seterusnya nanti akan berpengaruh pada angka kemiskinan di masing-masing daerah dan secara kumulatif di Jatim,” jelasnya.

Khofifah menegaskan, dengan ketersediaan beras yang melimpah di Jawa Timur, tantangan utama saat ini bukan pada produksi melainkan distribusi.

Karena itu, ia meminta para kepala daerah untuk lebih intensif turun ke lapangan dan memastikan pasokan beras medium benar-benar sampai di pasar-pasar tradisional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan merespons temuan tersebut. Dia mengakui distribusi beras medium sempat menghadapi beberapa kendala di lapangan namun saat ini sudah teratasi.

Menurut Zulkifli, salah satu kendala tersebut yaitu kasus beras oplosan. Kasus tersebut, kata dia, sempat membuat Bulog menahan distribusi akibat kekhawatiran berlanjutnya praktik tersebut di lapangan oleh sejumlah oknum.

"Tapi ini sekarang sudah beres, tinggal packaging," kata dia.

Zulkifli pun menginstruksikan ke Bulog agar distribusi beras medium dilakukan langsung ke pasar tradisional, sehingga bisa segera diakses masyarakat.

"Bukan lewat operasi pasar," kata Zulkifli.(*)