TIMES SURABAYA, SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur tengah menseriusi opsi pembentukan badan pengelola khusus untuk menangani perusahaan milik daerah. Langkah ini diambil sebagai respons atas kinerja sejumlah BUMD yang dinilai belum maksimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus upaya mendorong manajemen yang lebih profesional.

Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, mengungkapkan bahwa wacana ini muncul setelah pihaknya melihat perlunya fungsi pengawasan dan pembinaan yang lebih terintegrasi. Saat ini, skema pengelolaan BUMD di Jawa Timur dinilai masih tersebar, sehingga memerlukan wadah khusus agar kinerjanya terpantau secara real-time dan terukur.

"Saat ini sedang kami kaji secara mendalam. Tujuannya jelas, meningkatkan kinerja secara signifikan sehingga kontribusi terhadap PAD juga naik," ujar dr. Agung Mulyono saat menjelaskan progres kerja Pansus, Jumat (30/1/2026).

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa pembentukan badan baru tersebut bukan sekadar menambah birokrasi. Sebaliknya, langkah ini merupakan upaya menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat bagi perusahaan daerah.

Selama ini, banyak potensi BUMD yang belum tergali optimal akibat keterbatasan koordinasi dan standar manajemen yang belum seragam. Melalui badan pengelola ini, diharapkan muncul standarisasi kinerja yang ketat bagi seluruh jajaran direksi.

Studi Banding dan Kemandirian BUMD

Agung menekankan bahwa kajian ini melibatkan berbagai perspektif, termasuk studi banding ke daerah lain yang telah sukses menerapkan sistem pengelolaan serupa. Menurutnya, BUMD di Jawa Timur harus mampu bersaing dan tidak terus bergantung pada penyertaan modal APBD tanpa memberikan timbal balik yang sepadan.

"Pembentukan badan pengelola BUMD Jatim ini masih dalam tahap pembahasan intensif. Kami ingin memastikan bahwa jika badan ini dibentuk, ia harus menjadi solusi atas kendala manajerial yang dialami perusahaan-perusahaan kita selama ini," tegas Agung.

Pansus menargetkan hasil kajian ini segera diputuskan sebagai bagian dari rekomendasi mengikat untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya badan pengelola khusus, diharapkan tidak ada lagi BUMD yang merugi, guna mewujudkan kemandirian perusahaan daerah sebagai kekuatan ekonomi nasional. (*)