TIMES Surabaya/Para tokoh lintas iman yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan di Griya Gus Dur, menyerukan dihentikannya kekerasan dan represifitas aparat pad Rabu (3/9/2025). (Foto: Dok. Gerakan Nurani Bangsa)

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digerakkan oleh para sesepuh dan tokoh lintas iman, menyampaikan pesan kebangsaan menanggapi situasi politik yang memanas akibat serangkaian kerusuhan di berbagai daerah.

TIMES Surabaya,Rabu 3 September 2025, 20:00 WIB
14.2K
Z
Zisti Shinta Maharani

Surabaya – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digerakkan oleh para sesepuh dan tokoh lintas iman, menyampaikan pesan kebangsaan menanggapi situasi politik yang memanas akibat serangkaian kerusuhan di berbagai daerah.

Pertemuan yang digelar di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Rabu (3/9), dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Kardinal Ignatius Suharyo, dan Franz Magnis-Suseno.

Juru bicara GNB, Alissa Q. Wahid, menjelaskan bahwa memanasnya suhu politik di Indonesia merupakan akumulasi kemarahan publik atas berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah. Ia menyayangkan tindakan aparat keamanan yang dianggap represif.

"Total sepuluh jiwa melayang, puluhan lainnya luka-luka, karena itu kami memberikan arahan bagaimana warga bangsa harus bertindak, Indonesia yang adil dan damai," ujarnya.

Tuntutan Evaluasi dan Tiga Poin Utama

GNB menilai bahwa kemarahan rakyat muncul karena menyaksikan sebagian elit penguasa yang tidak sensitif dan berempati terhadap beban rakyat. Alissa Wahid menegaskan bahwa kepala negara harus segera memerintahkan jajaran institusi negara untuk bersikap berdasarkan nilai etika dan kebersahajaan.
GNB meminta kepala negara untuk:
1. Memerintahkan Kepolisian agar segera mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya untuk menghindari tindakan eksesif dan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional dengan menegakkan keadilan dan mengelola APBN secara transparan, akuntabel, dan tidak ugal-ugalan.
3. Menghapus Biaya Tunjangan dan Fasilitas Berlebihan bagi pejabat publik serta memastikan transparansi kekayaan penyelenggara negara.

Selain itu, GNB menegaskan bahwa kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi landasan utama dalam membuat kebijakan negara. Mereka juga meminta agar segala bentuk kekerasan dan tindakan represif dalam penanganan aksi unjuk rasa dihentikan.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, kritik keras yang disampaikan oleh GNB ini merupakan wujud cinta terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan bahwa GNB merasa perlu menyampaikan pesan ini karena adanya peristiwa-peristiwa yang tidak bisa didiamkan, di mana nilai-nilai kemanusiaan disimpangi.

"Pemerintahan ini bagaimana pun juga keberadaannya harus terus terpelihara. Itulah mengapa sekeras apa pun kritik kami terhadap pemerintahan, ini merupakan cerminan rasa cinta kami terhadap kehidupan berbangsa bernegara," tutup Lukman. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Penulis:Zisti Shinta Maharani
|
Editor:Deasy Mayasari

News Logo

Media Online No 1 Pembangun Ketahanan Informasi di Surabaya, Menyajikan Berita Terkini Seputar Berita Politik, Bisnis, Olahraga, Artis, Hukum, yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif.

Kanal Utama

    Kontak Kami

    • Jl. Besar Ijen No.90, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116
    • (0341) 563566
    • [email protected]

    Berlangganan

    Dapatkan berita terbaru langsung di inbox Anda

    Member Of

    Logo WANIFRALogo AMSILogo Dewan PersLogo Trusted

    SUPPORTED BY

    Logo Varnion
    © 2025 TIMES Indonesia. All rights reserved.