TIMES SURABAYA, BANGKALAN – Pemkab Bangkalan mengajak para petani setempat untuk berperan langsung dalam penyediaan bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa.

“Petani harus menjadi bagian penting dari rantai pasok program ini. Dengan begitu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyehatkan penerima manfaat, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal,” ujar Bupati Bangkalan Lukman Hakim saat meninjau distribusi makanan MBG, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, pembangunan SPPG tidak semata menyediakan makanan sehat, melainkan juga memberdayakan masyarakat desa sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi. Keterlibatan petani lokal, terutama dalam penyediaan beras, memberi dampak ganda: menyehatkan warga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Program MBG akan lebih efektif jika dikelola secara kolaboratif. Karena itu, kami mendorong pemerintah desa, kelompok tani, dan pengelola dapur MBG untuk menjalin kerja sama berkelanjutan,” tegasnya.

Salah satu contoh sinergi tersebut terlihat di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, tempat berdirinya dapur MBG Jaya Barokah. Dapur ini melayani sekitar 4.000 penerima manfaat yang tersebar di Desa Kombangan dan Desa Kampak. Kehadirannya bukan hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar sebagai tenaga dapur maupun distributor.

Saat ini, terdapat lima dapur MBG di Bangkalan yang tersebar di lokasi strategis. Selain di Desa Kombangan, dapur serupa juga beroperasi di area belakang Pendopo Bangkalan (Kodim), Kampung Bungsang, Kecamatan Modung, dan Desa Bumianyar. Keberadaan sentra-sentra pangan ini ditargetkan dapat memperluas jangkauan penerima manfaat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok masyarakat rentan.

“Program MBG ini merupakan investasi jangka panjang. Kita bukan hanya menyiapkan generasi yang sehat, tetapi juga membangun fondasi ekonomi kerakyatan dari desa. Saya berharap semua pihak ikut menjaga keberlanjutan program ini,” kata Lukman. (*)