TIMES SURABAYA, SURABAYA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memulai proses seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) 2026 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

Total 216 peserta dari Jawa Timur (Jatim) telah mendaftar dari 221 kuota yang telah disiapkan. Jika lolos seleksi, mereka akan menempati posisi sebagai petugas layanan umum dan petugas kesehatan. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melakukan peninjauan secara langsung. Proses seleksi perdana pada tahun ini dilakukan serentak dan diresmikan dari Surabaya.

"Kita berharap dengan tes ini kita akan bisa mendapatkan petugas haji daerah yang benar-benar layak dan siap untuk menjadi pelayan bagi para jemaah kita," terangnya, Kamis (22/1/2026).

Irfan merinci saat ini jumlah peserta seleksi di Indonesia yang dilakukan serentak pada hari sejumlah 1.455 peserta. Namun, jumlah itu melebihi kuota yang dibutuhkan.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama Plt Kepala Kanwil Kemenhaj Jatim Moh As'adul Anam saat proses seleksi Petugas Haji Daerah 2026 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Kamis (22/1/2026).(Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

"Kita ambil sekitar 1.050 orang," tandasnya.

Jumlah kebutuhan tersebut terdiri dari petugas layanan umum dan petugas kesehatan. Di Jawa Timur, ujarnya, sebagian petugas kesehatan belum terisi.

"Nanti kita isi dari petugas haji di pusat yang di bidang kesehatan. Karena untuk kesehatan ini tidak bisa sekadar ngisi saja. Harus ada keahlian tertentu," sambungnya.

Lebih lanjut, ia kembali menegaskan bahwa di Jawa Timur terdapat 216 peserta seleksi petugas haji daerah yang telah mendaftar dan mengikuti seleksi pada hari ini. Meskipun nantinya jumlah yang dibutuhkan sekitar 221 petugas. Dari 216 peserta, yang diterima hanya yang terkait dengan layanan umum atau kesehatan.

Untuk petugas kesehatan, pemerintah memberikan perhatian lebih. 

"Kita seriusi supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang terkait dengan kesehatan bagi jemaah kita," jelas Irfan.

Kebutuhan antara petugas layanan umum dan kesehatan sendiri dikatakan seimbang. Karena, setiap kloter membutuhkan struktural petugas yang hampir sama. Ada ketua kloter, ada penanggung kesehatan, dan pelayanan umum.

Perketat Seleksi Petugas Haji Daerah 

Irfan itu menegaskan, bahwa seleksi Petugas Haji Daerah pada tahun ini dilakukan secara ketat dengan tujuan mendapat sumber daya manusia yang benar-benar profesional.

Apalagi, tambahnya, status petugas haji membawa konsekuensi dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas. 

Pemerintah tidak akan ragu-ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada petugas haji yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugas. Termasuk sanksi pemulangan ke Tanah Air sebelum operasional haji berakhir.

Larang Kepala Daerah Jadi Petugas Haji 

Irfan juga menegaskan bahwa kepala daerah dilarang menjadi Petugas Haji Daerah  2026. Hal ini guna menjamin profesionalisme sekaligus mengoptimalkan pelayanan kepada jemaah.

"Pada tahun ini Insyaallah tidak boleh, kami ingin memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji agar mereka bisa beribadah dengan tenang," terangya saat kunjungan ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

Irfan menambahkan, kepala daerah mempunyai tanggung jawab struktural yang padat. Ia khawatir mereka tidak mampu memberikan dedikasi penuh jika harus merangkap sebagai petugas haji di lapangan.

"Peran petugas haji terutama di daerah sangat krusial, karena menuntut kehadiran penuh serta fokus pendampingan jemaah selama menjalankan ibadah dari wilayah asal hingga ke Tanah Suci," ucapnya.

Ia mengakui memang pernah mendapat pertanyaan dari seorang kepala daerah terkait hal tersebut.

"Namun, posisi tersebut (kepala daerah menjadi petugas haji daerah) memang cukup sulit jika harus memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah karena masih memiliki kewajiban lain yang tidak bisa ditinggalkan," tegasnya.

Apalagi, tambahnya, status petugas haji membawa konsekuensi dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas. 

Penambahan Kuota TNI Polri

Sementara di sisi lain, Kemenhaj juga memastikan akan menambah kuota TNI Polri menjadi 183 orang.

Pada musim haji tahun kemarin, kuota TNI Polri pendamping petugas haji hanya 75 orang saja. Kehadiran TNI Polri ini bertujuan untuk memperkuat disiplin serta kesiapan petugas haji sipil dalam melayani jemaah. Mereka juga akan memberikan navigasi.

"Artinya, kita tambah 100 persen lebih. Karena kita membutuhkan mereka. Kita membutuhkan fisik, kita membutuhkan disiplin, kita membutuhkan kemampuan membaca medan," tegasnya.

Tingginya kebutuhan TNI Polri sebagai penguat petugas haji daerah merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan haji pada tahun sebelumnya. Kompleksitas kerja petugas terutama dalam situasi padat jemaah dan kondisi gawat darurat, membutuhkan peran TNI Polri.

Mereka juga dibekali kemampuan pelayanan umum agar dapat terlibat langsung membantu jemaah. Khususnya jemaah lanjut usia dan jemaah dengan keterbatasan fisik selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.(*)