TIMES SURABAYA, SURABAYA – Rencana peluncuran koridor baru Bus TransJatim di wilayah Malang Raya pada November mendatang terancam mundur. Penolakan dari sejumlah sopir angkutan kota (angkot) setempat menjadi hambatan utama yang harus segera diselesaikan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, mengakui adanya penolakan tersebut. Namun, ia meyakini Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim sudah melakukan banyak persiapan, termasuk studi kelayakan dan perencanaan yang matang. Persiapan ini juga mencakup kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak moda transportasi lokal.

“Dinamika seperti ini pasti ada di setiap daerah. Saya meyakini tidak semuanya akan berjalan mulus,” ujar Khusnul.

Ia menambahkan, penolakan terjadi karena belum adanya titik temu antara para pihak.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan diskusi yang lebih intensif untuk mencari solusi. Khusnul Arif menekankan pentingnya minimalisir "ego lokal" agar proyek transportasi ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat. Khusnul berharap masalah ini bisa diselesaikan sebelum peresmian.

“Kami harap jika ada penolakan, bisa tidak mengganggu proses perencanaan dan peluncuran,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Khusnul berjanji akan segera berkomunikasi dengan tim di Malang dan Dishub Jatim untuk mendalami kendala di lapangan, memastikan rencana peluncuran dapat terealisasi dengan baik.

Proyek TransJatim, yang telah berhasil mengoperasikan koridor 1 hingga 6, dinilai telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pengalaman dari koridor-koridor sebelumnya menunjukkan bahwa penolakan seringkali muncul terkait isu keterlibatan masyarakat atau rasa keadilan.

Khusnul Arif meyakini, dengan pengalaman yang cukup, Dishub Jatim mampu mengatasi hambatan yang muncul. Ia berharap TransJatim di Malang nantinya bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi pengguna, tetapi juga bagi para pelaku usaha transportasi lokal yang ada di Malang Raya. (*)