TIMES SURABAYA, SURABAYA – Ketua DPRD Jawa Timur, Dr. H.M. Musyafak Rouf, menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal pertumbuhan ekonomi provinsi. Dalam podcast "Ngopeni Rakyat" yang tayang di TIMES Indonesia pada Kamis (9/10/2025).

Musyafak menjelaskan berbagai peran DPRD Jatim, terutama dalam mendukung UMKM dan menjaga stabilitas harga pangan.

"Jawa Timur ini pertumbuhan ekonominya 5 koma sekian itu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Musyafak, merujuk pada surplus pangan dan misi dagang yang menjadi modal utama pengembangan perekonomian.

DPRD Jatim berfokus pada UMKM dengan memberikan permodalan, pelatihan AI, serta pameran dan subsidi pasar murah. Hal ini bertujuan membantu UMKM memasarkan produk mereka.

Di sektor pertanian, DPRD Jatim mendukung inovasi cangkok bibit unggul yang menghasilkan buah-buahan berkualitas tinggi. Upaya ini sejalan dengan pengembangan kawasan ekonomi kreatif di beberapa kota seperti Tulungagung, Ponorogo, Malang, dan Ngawi.

"Peran kami termasuk juga memberikan permodalan terkait dengan UMKM-UMKM yang ada itu menjadi daya semangat UMKM-UMKM Jawa Timur," tambahnya.

Sebagai pimpinan legislatif, Musyafak Rouf menekankan fungsi pengawasan DPRD dalam penggunaan anggaran. Ia menyoroti pentingnya sidak ke gudang-gudang pabrik gula untuk mencegah penimbunan oleh spekulan.

"DPR sangat berperan untuk supaya [menimbun barang] ini enggak boleh bahwa timbun menimbun ini, ini adalah kelakuannya penjajah," tegasnya.

Tantangan datang dari sektor investasi yang stagnan akibat moratorium Proyek Strategis Nasional (PSN) di pusat, karena kekhawatiran masyarakat terhadap proyek-proyek serupa.

Musyafak Rouf mengakui pembangunan jalan tol berdampak pada UMKM di jalur lama. DPRD mendorong agar rest area memprioritaskan ruang bagi UMKM lokal. Soal harga pangan, ia mengidentifikasi permainan tengkulak sebagai penyebab utama kenaikan harga.

“Terkait dengan kenaikan harga itu permainan tengkulak," ucapnya. 

Untuk itu, DPRD terus menginvestigasi praktik ini dan mendukung operasi pasar. Dalam lima tahun ke depan, DPRD Jatim akan konsisten memberikan subsidi pupuk, menjaga distribusi bahan pokok, dan membeli hasil panen saat harga turun. (*)