TIMES SURABAYA, SURABAYA – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi momentum refleksi kritis bagi DPRD Jatim. Ketua Fraksi Partai Kebangitan Bangsa (PKB), Fauzan Fuadi, menilai peringatan ini harus menjadi ajang evaluasi mendalam, sebab masih banyak ketidaksesuaian antara data statistik dengan realitas masyarakat di lapangan.

Fauzan menegaskan bahwa selama ini, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, sering mempublikasikan capaian pembangunan berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, menurutnya, fakta di lapangan justru berbanding terbalik.

"Yang kita tahu dari beliau selama memimpin di Provinsi Jawa Timur adalah menyuguhkan data, berbicara argumentasi, dan naik panggung gunting pita yang dianggap prestasi. Tapi sebetulnya, kalau kita lihat dari kebutuhan dasar masyarakat, banyak yang belum terpenuhi," terang Fauzan.

Fauzan menyoroti sejumlah masalah krusial yang masih membebani masyarakat. Isu pengangguran menjadi salah satu poin utamanya. Meskipun ada klaim bahwa angka pengangguran sudah teratasi, faktanya masih ada puluhan ribu orang yang terkena PHK dan kesulitan mencari pekerjaan tanpa koneksi.

"Kalau ada yang bilang pengangguran sudah diatasi, faktanya masih ada puluhan ribu orang yang terkena PHK. Mencari pekerjaan tanpa koneksi masih sangat sulit," tegasnya.

Di sektor pendidikan, kondisi juga dinilai masih memprihatinkan. Program Tistas (Gratis Tuntas) yang digalakkan pemerintah, pada kenyataannya, masih memberatkan orang tua siswa. "Pada kenyataannya, di lapangan Tistas justru menjadi Gratis Terbatas," ungkapnya.

Fauzan menilai, kesenjangan antara data dan fakta ini menunjukkan perlunya introspeksi. Menurutnya, momentum HUT ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian yang belum sesuai harapan.

Fauzan mengingatkan Pemprov Jatim agar tidak terlena oleh statistik atau pencitraan. Ia menegaskan, keberhasilan sejati seorang pemimpin diukur dari hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya dari laporan atau seremonial peresmian.

"Kita tidak butuh statistik yang membuat orang terlena, tapi hasil nyata yang dirasakan masyarakat," ujarnya.

Ia menekankan bahwa kemandirian ekonomi masyarakat adalah indikator utama keberhasilan sebuah pemerintahan. Menurutnya, tugas pemimpin adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai, bukan membiarkan masyarakat berjuang sendiri. "Kalau begitu, apa guna seorang pemimpin itu?" tandasnya. (*)