TIMES SURABAYA, SURABAYA – Ketua DPC PKB Kota Surabaya Musyafak Rouf yang juga merupakan Ketua DPRD Jatim menegaskan sikap pro terhadap wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh legislatif. Wacana ini kembali bergulir ke permukaan dengan dasar demi efisiensi anggaran.

Musyafak menilai bahwa biaya politik dalam Pemilu memang tinggi serta berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat antarpendukung pasangan calon.

Ia menegaskan akan mengikuti keputusan dan garis kebijakan partai dalam menyikapi wacana tersebut.

"Saya akan mengikuti garis partai kami, bahwa PKB mendukung pilihan kepala daerah dipilih oleh DPR. Dan itu akan diusulkan kepada presiden kemudian di-SK oleh presiden," ungkap Musyafak, Rabu (7/1/2026).

Pihaknya meyakini setiap kebijakan publik selalu memiliki konsekuensi pro dan kontra. Ia menilai pertimbangan kemaslahatan bagi masyarakat musti menjadi fokus utama.

"PKB lebih maslahah ketika dipilih oleh DPR yang jumlahnya cukup menjadi keterwakilan daripada masyarakat yang lain," ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, jika melihat pengalaman demokrasi selama 25 tahun terakhir. Ia memandang jika sistem Pemilu belum menunjukkan perbaikan signifikan, bahkan cenderung menimbulkan berbagai macam persoalan. Seperti pemborosan anggaran hingga pemecah belah persatuan bangsa karena perbedaan pilihan.(*)