TIMES SURABAYA, SIDOARJO – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meminta seluruh pilar sosial, kepala desa, dan camat mengawal percepatan integrasi data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Upaya tersebut dinilai krusial untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Gus Ipul saat kegiatan penguatan kebijakan data sosial ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Ia menegaskan akurasi dan keterpaduan data menjadi kunci efektivitas program perlindungan dan jaminan sosial.

Pemkab Sidoarjo menyatakan kesiapan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Bupati Sidoarjo Subandi menilai kehadiran Menteri Sosial menjadi penguatan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas layanan sosial berbasis data.

“Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional bukan sekadar alat administrasi, tetapi menjadi pondasi keadilan sosial. Dengan data yang benar, setiap program bantuan dan pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Bupati Sidoarjo Subandi saat menghadiri sosialisasi DTSEN di MPP Sidoarjo, Jumat (6/2/2026).

Sebagai daerah urban dengan dinamika sosial ekonomi yang cepat, Pemkab Sidoarjo menyiapkan penguatan kapasitas sumber daya manusia serta percepatan integrasi data hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Pemkab Sidoarjo siap mendukung penuh kebijakan dan arahan Menteri Sosial RI melalui penguatan SDM, percepatan integrasi data, serta pengawalan implementasi DTSEN sampai tingkat desa dan kelurahan,” ucap Subandi.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul menegaskan penanganan fakir miskin dan anak terlantar merupakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat tersebut diperkuat melalui sejumlah regulasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025.

Instruksi Presiden tersebut mengatur tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, penanggulangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Saat ini lebih dari 3 juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Mereka kerap disebut invisible people, yaitu masyarakat rentan yang belum sepenuhnya terjangkau data dan program bantuan sosial,” tutur Gus Ipul.

Ia juga mengajak seluruh pendamping sosial di Kabupaten Sidoarjo untuk bersinergi menghadirkan data yang akurat dan mutakhir.

“Pendamping-pendamping sosial di Kabupaten Sidoarjo, gandeng tanganlah menghadirkan data yang akurat. Ini jihad menghadirkan data yang benar, karena data ini sangat strategis dan sangat penting, sebagaimana arahan Bapak Presiden,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, proses pemutakhiran data masih membutuhkan perbaikan berkelanjutan di lapangan. Namun, komitmen pemerintah daerah dinilai menjadi modal utama dalam pembenahan tersebut.

“Di lapangan masih kita temukan data yang harus diperbaiki. Ini pekerjaan rumah besar. Kalau kita lakukan bersama dan konsisten, data kita akan semakin akurat. Saya mengapresiasi komitmen Pak Bupati dan jajaran untuk memulai pemutakhiran data,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, hasil pemutakhiran data nantinya akan diserahkan kepada BPJS untuk mendukung program perlindungan sosial secara berkelanjutan.

“Jika ini dilakukan secara rutin dan bersama-sama, keluarga yang selama ini belum terjangkau, yang tidak terbawa dalam proses pembangunan, akan mendapatkan program sesuai kebutuhan masing-masing,” jelasnya.

Ia berharap, dengan penguatan DTSEN, pelaksanaan program sosial di Kabupaten Sidoarjo ke depan semakin tepat sasaran.

“Ini penting dalam kerangka perlindungan, jaminan sosial, dan pemberdayaan. Paling tidak, tahun depan program-program di Kabupaten Sidoarjo semakin tepat sasaran,” pungkas Gus Ipul. (d)