TIMES SURABAYA, YOGYAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Peresmian ini sekaligus menjadi momentum dimulainya uji coba penjualan dan distribusi kelembagaan untuk 80.000 unit Kopdes, dengan 103 koperasi di antaranya dijadikan proyek percontohan nasional.

Peluncuran Kopdes Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang *Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.

Tujuannya antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, dan menyediakan solusi alternatif terhadap praktik pinjaman ilegal, tengkulak, dan rentenir yang kerap menjebak masyarakat pedesaan.

Menanggapi hal ini, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), **Amirullah Setya Hardi, Ph.D.**, menyambut baik kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dalam menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

“Langkah ini tepat. Potensi ekonomi desa sangat besar, dan dengan sekitar 8 juta anggota koperasi aktif di Indonesia, ini bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa bila dikelola dengan benar,” ungkap Amirullah kepada media, Senin (4/8/2025).

Namun, Amirullah menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak cukup hanya dari jumlah koperasi yang dibentuk. Tantangan utamanya adalah bagaimana koperasi bisa benar-benar menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara konsisten.

“Koperasi bukan hanya badan usaha biasa. Ia dibangun atas semangat kolektivitas dan kesejahteraan anggotanya. Maka prinsip kemandirian, partisipasi aktif anggota, transparansi, dan keberlanjutan usaha harus menjadi landasan utama dalam pengelolaannya,” jelasnya.

Ia juga menyarankan agar koperasi mampu bersaing secara realistis dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online dan praktik rentenir, yang kini menjamur di desa-desa. Menurutnya, koperasi harus tampil sebagai solusi nyata yang cepat, aman, dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

“Pelayanan koperasi harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat desa, seperti penyediaan sembako, pupuk, dan layanan keuangan mikro. Itu yang harus dijamin ada dan mudah diakses,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amirullah berharap program Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi agenda seremonial atau proyek jangka pendek, tetapi benar-benar menjadi gerakan ekonomi rakyat yang melibatkan partisipasi aktif warga desa.

“Jika prinsip koperasi dijalankan secara utuh dan ada dukungan nyata dari pemerintah,baik berupa pasokan barang, pelatihan manajemen, hingga akses permodalan,maka koperasi bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa. Dan pada gilirannya, akan turut memperkuat struktur ekonomi nasional,” paparnya. (*)