TIMES SURABAYA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag RI) menjadi Tuan Rumah Partnership on Religion and Development (PaRD) Leadership Meeting 2025 yang diadakan di Jakarta, pada Senin (3/2/2025) hingga Kamis (6/2/2025). 

Selama 4 hari, PaRD Leadership Meeting 2025 yang digelar oleh Kemenag dalam hal ini Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam memiliki beberapa agenda seperti Bilateral Talks dan Evening Receptions, Leadership Meeting dan Workshop on Strategic Religious Engagement Evidence Project. 

Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan dalam forum PaRD Leadership Meeting 2025, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan agama sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

"Kami berharap forum ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, berbagi praktik terbaik, dan mengembangkan strategi konkret dalam integrasi agama dengan pembangunan berkelanjutan," ungkap Abu Rokhmad di Jakarta pada Senin (3/2/2025). 

Abu Rokhmad mengungkapkan, dengan keterlibatan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam membangun peradaban yang lebih inklusif.

Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Zayadi. (FOTO: Fahmi/TIMES Indonesia)

"Ini adalah upaya Indonesia menjadi contoh dalam menjadikan nilai-nilai agama sebagai solusi bagi berbagai tantangan global, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga penguatan perdamaian dunia,” ungkapnya.

Dalam konferensi persnya, Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag Ahmad Zayadi menjelaskan PaRD Leadership Meeting 2025 memiliki peran sebagai kemitraan internasional yang berfokus pada kontribusi agama terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). 

“Kemitraan ini tersusun dari entitas utama yakni pemerintah, multilateral, organisasi masyarakat berbasis agama (Religious Based Organizations) dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi global,” jelas Ahmad Zayadi. 

Zayadi mengungkapkan tujuan khusus pelaksanaan PaRD Leadership Meeting di Indonesia adalah untuk memperkenalkan kemitraan PaRD ke wilayah Benua Asia serta menjadi ajang untuk sharing experiences dan best practices kontribusi agama dalam pencapaian SDGs antara PaRD dan stakeholder lokal.

Peran Kementerian Agama

Zayadi mengungkapkan Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, resmi bergabung dengan PaRD pada Desember 2022, bergabungnya Indonesia menandai keterlibatannya dalam kerja sama global di bidang pembangunan berkelanjutan berbasis agama. 

“Pada Agustus 2023, Indonesia mendapatkan peran strategis sebagai 1 dari 13 anggota Steering Board, yang bertugas memberikan arahan kebijakan dalam organisasi. Kemudian, dalam waktu singkat, Indonesia diangkat sebagai Co-Chair dari Perwakilan Pemerintah pada Oktober 2023 hingga saat ini,” ungkapnya. 

“Hal ini menjadikan Indonesia bagian dari kepemimpinan utama yang berperan dalam koordinasi agenda serta kebijakan global terkait peran agama dalam isu kesehatan, kesetaraan gender, perdamaian dan lingkungan,” tandasnya. (*)