TIMES SURABAYA, SURABAYA – Angka kemiskinan Jawa Timur yang masih masuk nominasi di tingkat nasional menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jatim. Meskipun berbagai program telah digulirkan, legislatif menekankan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan strategi kolaboratif lintas sektor yang lebih terintegrasi dan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menuntut langkah taktis dari Pemprov Jatim untuk memastikan setiap program tepat sasaran dan berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, persentase penduduk miskin di Jatim pada Maret 2025 tercatat sebesar 10,35 persen. Angka ini mengalami sedikit kenaikan dibanding September 2024 yang sebesar 10,38 persen, namun tetap menempatkan Jatim dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan yang perlu perhatian khusus. Isu ini menjadi alarm bagi Pemprov dan DPRD untuk mempercepat langkah.

Sri Untari Bisowarno, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, menguraikan strategi komprehensif yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan di Jatim. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan semua elemen masyarakat.

"Begitu banyak cara untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi yang paling penting adalah melibatkan masyarakat dan stakeholder. Mulai dari perusahaan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat," ujar Sri Untari. 

Strategi ini berfokus pada dua pilar Utama yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan kualitas SDM diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, sementara peningkatan pendapatan ditempuh melalui penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan modal usaha, hingga pelatihan keterampilan. Hal ini bertujuan agar masyarakat miskin memiliki bekal yang cukup untuk mandiri dan keluar dari garis kemiskinan.

Lebih lanjut, Sri Untari menekankan pentingnya pendekatan berbasis data. Penggunaan Data Kemiskinan Ekstrem menjadi kunci agar program intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Ia menggarisbawahi perlunya dukungan nyata pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM sebagai penopang utama perekonomian masyarakat di Jatim. (*)