TIMES SURABAYA, JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus juga Dewan Penasehat Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Bambang Soesatyo mendukung terbentuknya GSN yang diketuai Rosan Roeslani dengan Ketua Dewan Pembina Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Dewan Pembina Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. GSN hadir untuk membantu dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, mandiri, maju, dan berkesinambungan.

"Dalam dunia yang semakin kompleks, isu-isu kemiskinan, korupsi, ketidakadilan dan kesenjangan, menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersamaan. Setiap masalah ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk menciptakan perubahan yang signifikan bagi masyarakat," ujarnya saat menghadiri Deklarasi GSN di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Hadir antara lain Presiden RI Prabowo Subianto,  Wapres RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto bersama putra Prabowo Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para tokoh politik serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & HAM ini menegaskan, perang terhadap kemiskinan adalah aksi yang tidak dapat ditunda. Kemiskinan merupakan akar dari banyak masalah sosial lainnya, termasuk kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak memadai, dan meningkatnya tingkat kriminalitas. Saat masyarakat terjebak dalam siklus kemiskinan, potensi mereka terabaikan dan kesempatan untuk berkembang menjadi terbatas. 

"Karena itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan harus menjadi prioritas utama, melalui program-program yang mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap layanan dasar," katanya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, perang terhadap korupsi juga perlu terus ditingkatkan. Korupsi menggerogoti fondasi masyarakat yang sehat. Praktek koruptif tidak hanya menyebabkan pemborosan sumber daya, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terpinggirkan. 

"Perang melawan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dan transparansi di semua tingkatan pemerintahan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan adanya kejujuran dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dapat dipulihkan. Sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan," urainya.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, kesenjangan sosial juga menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan. Ketimpangan ekonomi dan akses terhadap berbagai sumber daya dapat menimbulkan ketegangan sosial dan konflik dalam masyarakat. Karena itu, strategi untuk mengatasi kesenjangan ini harus mencakup redistribusi sumber daya yang adil dan peningkatan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.

"Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, perang terhadap kemiskinan, korupsi, ketidakadilan dan kesenjangan, harus dijalankan bersamaan. Upaya yang holistik dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mencapai potensi mereka. Perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder, agar perubahan yang nyata dapat terwujud demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik," kata Bambang. (*)