TIMES SURABAYA, SURABAYA – Wacana Pilkada tidak langsung kembali bergulir dan menimbulkan pro kontra. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (PDI Perjuangan Jatim) Deni Wicaksono menegaskan bahwa partainya menolak rencana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh legislatif tersebut.

Ia mengusulkan perbaikan sistem serta efisiensi logistik untuk menekan anggaran Pemilu. Bukan dengan menghapus hak pilih rakyat.

"Demokrasi memang membutuhkan biaya, tetapi biaya tersebut adalah investasi untuk menjaga kedaulatan rakyat dan memastikan akuntabilitas pemerintahan," ungkap Deni yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Jatim ini, Rabu (7/1/2026).

Deni menganjurkan agar pemerintah memperbaiki tata kelola Pemilu. Misalnya penggunaan teknologi informasi, konsolidasi penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada serentak melalui penyederhanaan logistik. 

"Bukan dengan menghapus hak pilih rakyat," tegasnya.

Ia menilai Pilkada tidak langsung justru memperbesar potensi politik uang daripada sistem Pilkada langsung yang pengawasannya dapat dilakukan publik.

PDI Perjuangan sendiri adalah partai yang terang-terangan menolak pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ini. 

Deni menegaskan bahwa PDI Perjuangan menolak tegas, bukan karena alergi terhadap perubahan, tetapi karena perubahan yang dimaksud dinilai membawa kemunduran demokrasi. (*)