TIMES SURABAYA, MALANG – Konflik yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 lalu berpotensi untuk berulang pada 2024 nanti. Bahkan, bisa jadi pada 2024 ini menjadi Klimak konflik pada Pemilu. Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro saat mendatangi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (11/8/2023) kemarin.

Prof Zuhro mengatakan, pada Pemilu 2019 lalu, konflik akibat kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap rezim telah dimulai.

"Seperti 2019, itu kan mungkin tidak klimaks gitu ya. Ada ketidakpuasan, kekecewaan terhadap rezim, terhadap partai, dan terhadap penyelenggara. Lah kalau klimaks nanti apa? yang terjadi akan chaos," ucapnya.

Pihaknya pun berharap hal itu tidak sampai terjadi di Indonesia. Sehingga saat ini pihaknya mengaku terus membangun prakondisi Pemilu.

"Maksudnya kita cegah kemungkinan kemungkinan ke sana. Bagaimana mungkin kita mengharapkan sesuatu yang muluk-muluk, bagus sekali dalam keadaan kita melakukan Pemilu yang dimana hukum kita turun drastis ke titik nadir," lanjut Prof Zuhro.

"Lihat saja apa yang terjadi dengan kasus Ferdi Sambo, dari keputusan yang hukuman mati menjadi seumur hidup dari isinya berapa puluh tahun menjadi cuma 10 tahun dan semuanya itu ini menunjukkan bahwa kita memang tidak betul betul konsisten dalam penegakan hukum lah," ujarnya. 

Dia menyebut, ada perbedaan besar antara Pemilu 2019 dan 2024 ini. Pada Pemilu 2019 lalu, ada seorang incumbent. Hal itu menjadi alasan sedikitnya kandidat yang berani maju untuk bersaing. Sedangkan pada tahun 2024 ini, karena tidak ada incumbent, kandidat baru mulai bermunculan kembali, sehingga seharusnya hal ini dibiarkan untuk tumbuh berkembang.

"Tapi ketika ada cawe cawe, selesai. Maka ada keberpihakan politik. dan keberpihakan ini bahaya menurut saya karena menimbulkan ada anak emas, ada anak tiri, kan gitu. Padahal demokrasi itu kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi itu kemewahan kita. Kita yang biasa, biasa, itu bisa menjadi siapapun," terangnya.

Dia pun secara gamblang menyebut bahwa Presiden RI, Joko Widodo telah cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Karena menurutnya hal itu juga telah diungkapkan sendiri oleh Presiden.

"Kalau dia (cawe-cawe) di partainya saja, di PDI Perjuangan saja enggak ada masalah, konsisten di situ. Tapi kalau sudah lintas partai itu maknanya beda. Itu yang tidak terjadi mungkin di negara lain. Agak ajaib. Agak aneh gitu. Secara tidak langsung ini meng-create konflik," kata Prof Zuhro.

Dia pun menegaskan,  bahwa seluruh anak bangsa punya kesempatan yang sama untuk menjadi siapapun di negeri ini. Tidak terbatas pada golongan tertentu. Sehinggga seharusnya tidak ada pihak yang berusaha menjegal apabila ada anak bangsa yang ingin maju dalam kontestasi politik.

"Jangan lupa Pak Jokowi juga bukan orang dari atas banget kan, kemewahannya dia diangkat dari mulai Solo, Jakarta, sampai presiden, sama dengan calon yang lain," tegasnya.

Pihaknya berharap, Pemilu 2024 nanti bisa menjadi moment bagi bangsa Indonesia untuk berbenah dan menjadi lebih baik lagi.

"Jadi Indonesia ketika menjalankan Pemilu yang ke 6 ya tahun 2024 ini. Ini seharusnya menjadi take off dari Indonesia untuk mengakhiri sistem demokrasi yang prosedural menuju sistem demokrasi yang terkonsolidasi, yang substantif yang berkualitas," sambungnya.

"maka pemilunya memang harus Pemilu yang berkualitas, bukan Pemilu hanya me mengedepankan isi tas atau bahkan pokok yang menang menghalalkan semua cara. kita khawatir akan ada kerusuhan, biasanya Pemilu yang curang, Pemilu yang distortif yang menghalalkan semua cara itu akan ditanggapi dengan kerusuhan," kata Zuhro. (*)