TIMES SURABAYA, SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menyoroti berbagai program Pemprov Jatim untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kemaslahatan masyarakat, agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur untuk periode 2025-2030.

Hal tersebut ia utarakan dalam rapat pansus di Kantor Badan Penghubung Provinsi Jatim di Jakarta.

Cahyo memberikan penjelasan dan pemaparan terkait program yang disusun dan disiapkan oleh OPD Pemprov Jatim yang mana harus bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat dan pengelolaan pemerintahan daerah, walaupun indeks reformasi dan birokrasi pemerintah provinsi Jawa Timur sudah di atas rerata nasional.

"Dan integritas dari pemerintah provinsi kita sudah sangat luar biasa, bahkan saya lihat datanya sudah di atas angka 93, bahkan di atas target RPJMN," terangnya dalam keterangan, Senin (23/6/2025).

Dengan data tersebut itulah, Cahyo menekankan perlu penguatan dengan sistem meritokrasi dan pemberian penghargaan kepada ASN.

"Agar betul-betul bisa naik kelas dan meningkat dari sebelumnya," imbuhnya.

Program Jatim Infinity untuk mengatasi bencana di Wilayah Jatim juga disoroti oleh politisi dari Partai Gerindra tersebut. Menurutnya, anggaran dan efektifitas dari program tersebut perlu mendapatkan perhatian prioritas.

"Efektivitas dalam hal penempatan titik-titik sinyal ini tidak hanya di lokasi bencana dan yang rawan bencana," tegasnya.

Aplikasi Sincan Jatim untuk mengevaluasi kinerja camat tak luput dari perhatian Cahyo. Ia berpendapat bahwa penggunaannya masih belum mudah dan perlu perbaikan, untuk itulah dia meminta dinas terkait memperbaikinya dan menyempurnakannya.

"Kita saja kesulitan apalagi masyarakat yang di daerah untuk mengakses itu," sebutnya.

Dari pansus tersebut, Cahyo juga meminta Pemerintah Provinsi Jatim memperhatikan peningkatan kualitas UMKM yang menyerap tenaga kerja cukup luar biasa, jangan sampai kondisi ekonomi global yang terjadi sekarang dapat membuat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sampai gulung tikar seperti industri besar.

"Karena 96 persen tenaga kerja kita ada di UMKM dan 56 persen lebih PDRB kita ada di UMKM," ungkapnya. (*)