TIMES SURABAYA, SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur secara resmi menyatakan komitmennya untuk mengawal secara detail penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Langkah strategis ini diambil guna memastikan distribusi anggaran pemerintah tidak meleset dan benar-benar fokus pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.

Langkah PKB ini didasari pada analisis mendalam bahwa angka kemiskinan hanya bisa ditekan secara signifikan jika anggaran negara berpihak pada kemandirian ekonomi rakyat, bukan sekadar bantuan konsumtif.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi menekankan bahwa politik anggaran pada tahun 2026 harus memiliki ruh keberpihakan yang nyata kepada masyarakat kecil. Pihaknya berjanji akan mengawasi setiap pos anggaran agar tidak terjebak pada belanja rutin yang tidak produktif.

"Fraksi PKB DPRD Jatim siap mengawal secara detail penggunaan anggaran 2026 agar lebih pro-rakyat," ujar Fauzan dalam upaya memastikan hak-hak ekonomi warga terjaga melalui APBD. 

PKB memandang bahwa efektivitas anggaran adalah kunci utama untuk membawa Jawa Timur keluar dari tantangan kemiskinan ekstrem. Hal ini memerlukan ketelitian legislatif dalam membedah setiap draf program yang diajukan eksekutif agar selaras dengan kebutuhan di tingkat akar rumput. 

Lebih lanjut, Fraksi PKB menyoroti pentingnya skema pemberdayaan sebagai solusi jangka panjang bagi ketahanan ekonomi keluarga di Jawa Timur. Alokasi anggaran yang tepat sasaran diharapkan mampu menstimulus terciptanya lapangan kerja baru di pelosok desa. 

"Terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan melalui program-program pemberdayaan yang nyata," tegasnya bahwa fokus kerja mereka di tahun 2026 akan tertuju pada peningkatan taraf hidup masyarakat mustad'afin.

Dengan pengawasan yang ketat dari legislatif, PKB optimistis bahwa APBD 2026 akan menjadi instrumen yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata, selaras dengan semangat Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. (*)