TIMES SURABAYA, SURABAYA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan pertemuan dengan seluruh kiai sepuh se-Indonesia di Kota Surabaya. Pertemuan ini membahas sejumlah hal penting terkait upaya meluruskan hubungan antara Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Beberapa waktu belakangan, perseteruan antara PBNU dan PKB memang menghangat. Namun demikian, PBNU memastikan tidak memiliki rencana untuk mendirikan partai baru sebagai pesaing. Termasuk apabila usaha untuk mengembalikan PKB ke NU mengalami jalan buntu.

"Kalau membentuk partai baru, saya kira tidak. Karena ini jelas aspirasinya adalah dari NU ke PKB. Jadi yang kita ingin artikulasikan, aspirasi agar apa yang sekarang kita anggap sebagai hal-hal yang tidak benar diubah," ungkap Ketua Umum PBNU KH Yahya Staquf usai melakukan pertemuan dengan ulama sepuh di Kantor PCNU Kota Surabaya, Senin (19/8/2024).

Kiai Yahya menegaskan bahwa posisi NU dalam kerangka politik secara umum adalah posisi masyarakat sipil (civil society) yang memiliki aspirasi kepada lembaga politik yaitu PKB. 

"Kami sudah melakukan sejumlah ikhtiar untuk mengartikulasikan aspirasi itu agar diagregasikan di dalam lembaga politik yang bersangkutan yaitu PKB," katanya.

Pihaknya juga melaporkan kepada para kiai sepuh yang hadir dalam rapat tentang berbagai upaya yang akan terus dilakukan untuk mengembalikan peran ulama dalam tubuh PKB.

"Para kiai secara penuh memerintahkan kepada kami untuk melanjutkan ikhtiar-ikhtiar itu sampai sungguh-sungguh bisa tercapai agregasi dari aspirasi para kiai itu yaitu dikembalikannya kepemimpinan ulama di dalam Partai Kebangkitan Bangsa," jelasnya. 

Para kiai sepuh mendesak PKB mengembalikan marwah kepemimpinan ulama. 

"Kami mendesak PKB agar mengembalikan kepemimpinan ulama karena dulu PKB didirikan oleh NU dengan mandat sebagai wadah kepemimpinan ulama di dalam politik," tegasnya. 

"Mandat dari para kiai adalah bahwa kami harus terus berikhtiar dan tidak boleh berhenti sampai berhasil," jelasnya. 

Dalam pertemuan dengan para kiai sepuh seluruh Indonesia di Surabaya, PBNU memang membahas sejumlah hal penting. Antara lain upaya memperbaiki hubungan dengan PKB yang masih menjadi sebuah perjuangan.

Nampak Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar, kemudian KH Anwar Mansyur (Lirboyo Kediri), KH Maksum (Ploso Kediri), dan KH. Muhammad Nuh Addawami (Garut).

Juga, ada Ny Hj Mahfudhoh (Jombang), kemudian KH Fuad Nur Hasan (Sidogiri, Pasuruan), KH Ali Akbar Marbun (Manado), KH Idris Hamid (Kota Pasuruan), serta KH Adib Rofiuddin Izza (Cirebon).

Selain itu, juga ada KH Ubaidillah Faqih (Langitan Tuban), KH Abdul Hakim Mahfudz (Jombang), KH Mudassir Badruddin (Pamekasan), KH Imam Bukhari Kholil (Bangkalan), KH Abdul Ala Basyir (Sumenep), KH Athoillah Sholahuddin (Kota Kediri), kemudian KH Muadz Thohir (Pati).

Kemudian KH Abdul Wahhab Abdul Ghofur (Kota Manado), KH Muhyiddin Ishaq (Jakarta Selatan), KH Abun Bunyamin (Purwakarta), KH Ubaidillah Shodaqah (semarang), KH Agus Ali Masyhuri (Sidoarjo), KH Abdul Matin Jawahir (Tuban), KH Ahmad Said Asrori (Magelang), KH Zaim Ahmad Syakir (Lasem), KH Abdus Salam Mujib (Sidoarjo), KH Syu’ada Adzkiya (Cilacap), KH Thonthowi Djauhari Musaddad (Garut), serta KH Ubaidillah Ruhiyat (Tasikmalaya).

Ketum PBNU KH Yahya Staquf usai melakukan pertemuan dengan ulama sepuh di Kantor PCNU Kota Surabaya, Senin (19/8/2024). (Foto : Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Para kiai ini menganggap bahwa PKB saat ini sudah melenceng dari bentukan NU beberapa tahun silam. KH Anwar Iskandar, sebagai Tim Pansus PKB bentukan PBNU menjelaskan PKB tak bisa dilepaskan dari NU.

"Bahwa langkah-langkah memperbaiki hubungan baik dengan PKB adalah sebuah langkah organisatoris berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dilakukan sebelum partai itu dilahirkan," ujar Wakil Rais Aam PBNU, KH Anwar Iskandar.

Ia menambahkan, bahwasanya kelahiran PKB dimulai dari aspirasi para kiai dari seluruh Indonesia dimana mereka saat itu berkumpul di Jatim, Rembang dan Jabar. Kemudian menyampaikan aspirasi kepada pengurus pusat NU agar PBNU mendirikan partai politik. 

"Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan fakta organisatoris juga oleh PBNU dengan membentuk Tim Lima yang diketuai oleh KH Chamim, anggotanya KH Said dan lain-lain ada lima orang," jelas KH Yahya.

Selain itu, tambahnya, ada tim asistensi berjumlah sembilan orang. Tim ini kemudian melahirkan konsep yang selanjutnya menjadi Partai Kebangkitan Bangsa. 

"Dan aslinya dideklarasikan oleh PBNU," jelasnya.

Sementara deklaratornya antara lain adalah KH Hasyim Muzadi dan KH Abdurrahman Wahid.

PBNU juga menginstruksikan kepada PWNU di seluruh Indonesia dan cabang-cabang agar memfasilitasi terbentuknya cabang PKB di seluruh Indonesia.

"Selanjutnya kemudian dibekali partai ini dengan AD/ART dan nilai-nilai moral," tandasnya.

Dengan demikian, ungkap KH Yahya, keterangan yang ia sampaikan menguatkan sebuah realitas bahwa hubungan antara NU dan PKB adalah sebuah hubungan kesejarahan, organisatoris, ideologis dan lain sebagainya.

"Sehingga kalau sekarang ada orang mengatakan tidak ada hubungan antar PKB dan NU itu sebuah pernyataan ahistoris yang tidak bisa diterima oleh sebuah realitas," katanya.

Dalam perjalanan sejak 15 tahun lalu, prinsip-prinsip yang digariskan oleh the funding fathers partai ini, disebut KH Yahya, terjadi penyimpangan-penyimpangan.

"Penyimpangan paling prinsipil adalah mendowngrade, mengkebiri bahkan menghilangkan kepemimpinan ulama yang diamanatkan oleh funding fathers dulu bahwa partai ini, ulama memegang amanat tertinggi partai," jelas KH Yahya.

Hilangnya fungsi ulama yang ditetapkan dalam Muktamar PKB tersebut akhirnya juga menghilangkan peran ulama dan keputusan-keputusan strategis partai tanpa ada peran ulama dalam mengambil keputusan. Termasuk tidak ada tanda tangan persetujuan dari ulama.

"Semuanya diambil alih oleh ketua umum," ujarnya.

"Penyimpangan ini sebuah penyimpangan yang tentu tidak boleh terjadi karena memang fitrah atau PKB dibuat itu aslinya adalah untuk memberikan wadah kepada para ulama, menyerukan aspirasi politik," katanya.

"Ini bukan urusan intervensi atau mengambil alih atau apa, tidak. Tapi dalam hal antara yang mendirikan dan didirikan bagaikan bapak dan anak, di sana terikat sebuah hak-hak dan kewajiban. Dan kami akan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, hak-hak itu dalam rangka meluruskan, mengembalikan partai ini, partai yang sudah menyimpang ini, kepada sebuah kebenaran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip partai ideologi dahulu," kata KH Anwar Iskandar.

Para kiai melakukan rapat untuk memberikan mandat kepada Pengurus PBNU agar melakukan langkah-langkah strategis supaya kembali kepada kebenaran. Terutama khusunya dalam mengembalikan fungsi ulama, memenej partai yang memiliki akuntabilitas dan keterbukaan, benar dalam manajemen keuangan, benar dalam menempatkan kadernya, benar dalam menjalankan musyawarah yang selama ini dinilai sudah tidak ada lagi. (*)