TIMES SURABAYA, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik 580 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov Jatim, Jumat (21/11/2025). Prosesi pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/13954/204/2025 dan dilakukan dalam tiga sesi.

Khofifah mengatakan, pelantikan tersebut sebagai langkah strategis memperkuat kinerja birokrasi dan menegaskan peran Jatim sebagai “Gerbang Baru Nusantara” di tengah dinamika pembangunan nasional.

Dalam sambutannya pada kegiatan di Gedung Negara Grahadi, Gubernur Khofifah mengingatkan, bahwa seluruh pejabat yang dilantik harus bekerja secara dinamis, terukur, cepat, dan profesional. Ia menekankan pentingnya integritas dan keikhlasan dalam menjalankan amanah.

“Kerjakan tugas dengan penuh ikhlas dan integritas. Insya Allah semua ikhtiar yang kita lakukan akan ada hasilnya,” pesannya.

Khofifah menambahkan, bahwa kompetisi antar provinsi semakin ketat. Oleh sebab itu, kecepatan beradaptasi menjadi kunci agar Jawa Timur mampu merespons perubahan di level lokal, nasional, hingga global.

Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni, Jumat (21/11/2025). (Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

“Kita bekerja dalam dinamika yang sangat cepat. Provinsi lain juga berlari dengan kecepatan tinggi. Maka capaian yang sudah diraih harus kita jaga, dan kita semua harus cepat beradaptasi terhadap perubahan,” ujarnya.

Gubernur Khofifah mencontohkan, keberhasilan Misi Dagang Jatim yang menjadi salah satu pendulang ekonomi daerah. Setiap pelaksanaan misi dagang di luar Jatim mencatat transaksi lebih dari Rp1 triliun, bahkan kegiatan di Singapura mencapai Rp4 triliun.

Keberhasilan ini, menurutnya merupakan buah kolaborasi banyak pihak, dan menjadi berkah bagi Jawa Timur di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi di semua sektor.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyoroti peluang ekonomi hijau, termasuk carbon credit dan carbon trading. Pada misi dagang terbaru di Singapura, delapan perusahaan tercatat berminat pada sektor karbon, dan tiga di antaranya berhasil mencatat transaksi lebih dari Rp1 triliun.

“Saya tidak pernah membayangkan bahwa karbon bisa menjadi objek transaksi yang begitu besar. Ini peluang, dan ini menuntut adaptasi semua sektor,” tegasnya.

Khofifah menegaskan kembali visi Jawa Timur sebagai “Gerbang Baru Nusantara”, yakni wilayah penghubung kemajuan antara Indonesia bagian barat dan kebutuhan percepatan pembangunan di Indonesia timur.

“Saudara-saudara kita di Indonesia Timur membutuhkan percepatan pembangunan. Maka Jawa Timur harus menjadi penghubung, mendorong kemajuan mereka sambil menyerap berbagai keunggulan dari barat,” tandasnya.

Gubernur Khofifah mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan integritas, inovasi, dan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Timur.

“Ketika kita menyebut Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, maka hati kita harus terbuka, menerima kemajuan dari barat dan mendorong kemajuan untuk timur. Mari kita berjalan bersama, tumbuh bersama, dan sejahtera bersama,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (BKD Jatim) Indah Wahyuni uasai pelantikan menambahkan, bahwa jumlah pejabat yang dilantik tahun ini cukup banyak karena 2.836 ASN pensiun.

Gubernur Khofifah harus menunggu masa enam bulan sebelum dapat melakukan mutasi dan rotasi sesuai ketentuan.

“Jadi tahun ini yang purna tugas di Pemprov Jatim 2.836 orang sehingga pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas cukup banyak, karena Ibu Gubernur kan menunggu proses untuk bisa melakukan rotasi setelah enam bulan dari Kementerian Dalam Negeri kan tidak memerlukan ijin,” jelasnya.

Sehingga total ada 580 yang dilantik. Terdiri dari 224 eselon III dan 322 eselon IV.  Ia berharap setelah keterisian jabatan bisa segera menata kinerja pegawai.

Sementara itu, masih ada 6 kursi jabatan kosong di lingkungan Pemprov Jatim. Yaitu 3 jabatan asisten, 1 jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), 1 jabatan staf ahli, dan jabatan Dinas PU SDA.

"Saat ini sudah proses, dari 580 itu kan tidak keluar 'breng' izinnya berapa, berapa, sampai kemudian menunggu total baru kita pelantikan, kita sudah mengajukan surat permohonan untuk melakukan pendidik pada pos-pos tertentu, sebelum itu ada uji kompetensi dan evaluasi kinerja," kata Khofifah menambahkan.

Untuk uji kompetensi dan evaluasi kinerja dipastikan sebelum 15 Desember 2025 telah tuntas. Sedangkan open biding memang masih membutuhkan waktu.

"Tapi tetap open biding dimulai Desember, selesai uji kompetensi dan selesai evaluasi kinerja," ujarnya.

BKD Jatim telah membentuk Tim Pansel dan mengajukan form ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Insyaallah secepatnya, karena kalau uji kompetensi kan tidak perlu menunggu lama," katanya. (*)