TIMES SURABAYA, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana menambah armada Trans Jatim Luxury pada 2026 sebagai strategi memperluas jangkauan layanan transportasi publik di tengah keterbatasan anggaran.

Berdasarkan data Dishub Jatim, saat ini ada 18 unit premium Trans Jatim Luxury. Jumlah tersebut akan ditambah 8 unit lagi pada tahun ini.

Kepala Dishub Jawa Timur Dr. Ir Nyono mengatakan jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun mengalokasikan anggaran sekitar Rp 250 miliar untuk operasional Trans Jatim. Karena layanan Trans Jatim reguler mendapatkan subsidi tarif, Dishub menerapkan skema subsidi silang melalui layanan Trans Jatim Luxury.

“Agar layanan transportasi publik bisa menjangkau hingga pelosok Jawa Timur, kami menerapkan subsidi silang melalui layanan premium,” kata Nyono kepada TIMES Indonesia, jumat (16/1/2026).

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama keluarga saat menumpang Bus Trans Jatim Luxury bersama Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Dr. Ir Nyono (FOTO: dok dishub jatim)

Nyono menambahkan jika Trans Jatim Luxury menerapkan tarif Rp 30.000 baik untuk perjalanan jarak dekat maupun jauh. Sementara itu, Trans Jatim reguler tetap bertarif Rp 5.000. Menurut Nyono, meski tarifnya lebih tinggi, layanan luxury masih tergolong kompetitif karena menyasar penumpang kelas menengah yang mengutamakan kenyamanan.

“Untuk layanan luxury, jaminan kenyamanan menjadi nilai utama,” paparnya

Ia menambahkan, pada layanan Trans Jatim Luxury seluruh penumpang mendapatkan tempat duduk, tanpa penumpang berdiri. Hal ini berbeda dengan Trans Jatim reguler yang pada jam sibuk kerap dipadati penumpang hingga sebagian harus berdiri.

Strategi tersebut diterapkan untuk mengejar target pemerataan layanan Trans Jatim di seluruh wilayah Jawa Timur. 

"Dishub Jatim menargetkan pembukaan sejumlah koridor baru, antara lain tiga koridor di kawasan Gerbangkertosusila, dua koridor di Malang Raya, serta masing-masing satu koridor di Kediri Raya, Jember, Madiun, Pamekasan, dan Bojonegoro," Jelasnya.

“Intinya, meski anggaran relatif tetap, jangkauan layanan bisa diperluas. Koridor yang sudah mapan dapat dimandirikan melalui layanan non-subsidi,” sambung Nyono. (*)