TIMES SURABAYA, SURABAYA – Aktivis anti korupsi sekaligus Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jatim Miko Saleh menilai tindakan KPK menggeledah para politisi di eksekutif maupun DPRD Jawa Timur sangat tepat dan pantas diapresiasi.

Diantaranya penggeledahan KPK ke ruangan Ketua Partai Demokrat Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Dardak, rumah Bendahara Demokrat yang juga ketua Komisi D DPRD Jatim Agung Mulyono dan rumah Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat Achmad Iskandar.

"Itu adalah langkah yang paling positif bagi KPK. Kami (GNPK Jatim) apresiasi langkah KPK dalam OTT di Jatim. Khususnya dana hibah DPRD Jatim," terang Miko Saleh saat dikonfirmasi, Rabu (24/1/2022).

Miko mengharapkan agar KPK tidak hanya berhenti sampai OTT saja, masih banyak pekerjaan rumah (PR) pasca OTT, yakni menelusuri dana hibah tersebut mengalir ke mana saja. Bila perlu dibentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran sampai ke bawah.

"Kita berharap KPK jangan hanya berhenti di OTT saja. Harus ditelusuri aliran dana hibah tersebut. Kemana saja dan pada siapa. Bila perlu by name, by address," ujarnya.

Seperti diketahui, KPK terus melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terkait kasus dana hibah di DPRD Jatim. Setelah politikus Golkar Sahat Tua P Simanjuntak, KPK juga menggeledah ruang dan rumah sejumlah politisi. Di antaranya Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan para wakil ketua.

Pada Rabu (25/1/2023) KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap empat pimpinan dewan dan satu kepala dinas di Gedung BPKP Perwakilan Jatim. 

Mereka adalah Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim Fraksi Gerindra Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jatim Fraksi PKB Anik Maslachah, dan Wakil Ketua DPRD Jatim Fraksi Demokrat Iskandar. 

Pemeriksaan ini terkait kasus suap dana hibah yang menyandung Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Sahat sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat pimpinan dewan Jatim ini datang hampir bersamaan. Mereka diperiksa bergantian.

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi tiba di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian pantauan di lokasi, Kusnadi keluar dari gedung pada pukul 11.35 WIB. Dia tampak memakai kemeja putih lengan pendek dipadukan celana kain berwarna hitam.

Pria yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Jatim ini tidak mau banyak komentar terkait kedatangannya ke Kantor BPKP. "Ya tanya yang memeriksa," tegasnya.

Dia menyampaikan kalau tak hanya dirinya yang datang ke BPKP. "Banyak di sana," tegasnya sembari berjalan ke mobilnya.

Sekitar pukul 12.05 WIB, tampak Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Gerindra, Anwar Sadad keluar dari gedung BPKP Perwakilan Jatim. Sadad berjalan menuju mobilnya Kijang Inova warna hitam.

Sadad yang ditemui memakai kemeja abu-abu lengan pendek, tak mau banyak komentar soal kedatangannya ke BPKP Jatim. Dia menyiratkan kalau sedang akan diperiksa KPK. "Belum diperiksa," ucapnya singkat.

Ketua DPD Gerindra Jatim ini pun meletakkan ponselnya di dalam mobil. Kemudian kembali masuk ke gedung.

Sebelumnya, KPK juga memeriksa 10 saksi terkait suap dana hibah ini. "Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap dalam pengelolaan dana hibah provinsi Jawa Timur, untuk tersangka SHTPS," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (24/1/2023).

10 saksi itu antara lain, pihak swasta Dhimas Idam Ali, PNS Sekretariat DPRD Jatim Zaenal Afif Subeki, ajudan Wakil Ketua DPRD Jatim Veri Agung Aprilya, Della Bonita Anggia Putri, Staf Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, Maya Dyah Ayu, pegawai BPD Jatim Cabang Sampang, Fahru Rosi, pegawai Bank BRI KC Sampang, H. Samsuri.

Kemudian, Sekretaris Camat Robatal Sampang, Rusmin Kasub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Jatim, Gigih Budoyo, Staf Anggota DPRD Sahat Tua P. Simandjuntak, Djoko Heru Pramono, PNS (Staf Subag Rapat dan Risalah Sekwan DPRD Provinsi Jatim).(*)