TIMES SURABAYA, SURABAYA – Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mendorong percepatan sertifikasi aset kelembagaan PW dan PC Muslimat NU Jatim melalui sinergi strategis dengan Kanwil BPN Jawa Timur.

Khofifah menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen Kanwil BPN Jawa Timur dalam membantu proses legalisasi aset-aset organisasi.

Ia mengungkapkan, bahwa sebagian besar aset Muslimat NU merupakan hasil perjuangan panjang para ibu-ibu di tingkat akar rumput.

"Selama bertahun-tahun, mereka secara swadaya mengumpulkan iuran di setiap pengajian untuk kemudiam dibelikan tanah. Juga ada tradisi jimpitan, hingga menyumbangkan hasil bumi yang berlangsung sampai sekarang," tuturnya dalam keterangan, Sabtu (3/12/2025).

Menurut Khofifah, proses pengadaan aset tersebut sarat dengan pengorbanan, sehingga rasa memiliki jamaah terhadap aset Muslimat NU sangat kuat.

Oleh karena itu, kesempatan percepatan sertifikasi dari BPN Jatim dinilai sebagai kabar yang sangat menggembirakan.

"Maka, kesempatan dari Kanwil BPN Jatim ini sesungguhnya adalah bagai angin surga bagi Ibu-ibu Muslimat NU  yang telah mengumpulkan iuran, jimpitan dan nanti asetnya bisa atas nama Muslimat, itu sesuatu sekali," katanya. 

Ia menegaskan, bahwa kepastian hukum atas aset tidak hanya memberikan perlindungan administratif, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap jerih payah jamaah.

Dengan legalitas yang jelas, aset organisasi akan lebih aman dan terhindar dari potensi sengketa di masa depan.

Khofifah pun optimistis sinergi antara Muslimat NU dan Kanwil BPN Jatim dapat menciptakan ketenangan bagi jamaah, sekaligus menjaga keberlanjutan aset agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang.

"Apalagi kalau diberi deadline Januari - Maret saya lebih senang. Intinya semua berfastabiqul khoirot yang tujuannya agar aset Muslimat NU menjadi aman," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Asep Heri, menyampaikan komitmennya untuk membantu menyelesaikan permasalahan sertifikasi aset Muslimat NU pada tahun 2026.

Ia menjelaskan, bahwa pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menargetkan penerbitan 513.000 sertifikat tanah, dengan sekitar 40.000 di antaranya diperuntukkan bagi tanah wakaf.

"Jadi kita cukup banyak melakukan sertifikasi, bukan hanya yayasan semacam ini. Tapi juga tempat ibadah berbagai agama. Nah, di Muslimat ini beberapa aset pendidikan di sekolah playgroup dan TK-nya belum bersertifikat," jelasnya. 

Asep Heri menambahkan, aset-aset tersebut nantinya akan dipetakan ke dalam empat kluster, yakni aset dengan dokumen lengkap, dokumen tidak lengkap, tanpa dokumen, dan aset bermasalah.

Keempat kluster ini akan ditangani oleh tim khusus bentukan Kanwil BPN Jatim yang bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Karena bersifat keagamaan dan sosial, ia juga berharap dapat melibatkan notaris serta dukungan CSR, seperti bantuan materai hingga keringanan biaya proses administrasi.

Ia juga berharap dapat membuat langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan persertifikatan aset-aset Muslimat NU.(*)