TIMES SURABAYA, BATU – Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi merasa risih gara-gara banyak usulan masyarakat yang tidak masuk APBD. Karena itu, Asmadi meminta kepada desa dan kelurahan untuk lebih selektif lagi mengajukan usulan masyarakat.

Ia berharap usulan yang masuk dalam Musrenbang tingkat desa hingga tingkat Kecamatan benar-benar menjadi kebutuhan dan prioritas, sehingga bisa masuk dalam APBD. Hal ini dikemukakan oleh Asmadi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang dilaksanakan, Kamis (24/2/2022).

“Tahun 2020 sebanyak 20 persen ajuan tidak tercover, begitu juga dengan tahun 2021, karena itu hal-hal teknis terkait pengajukan tolong dijadikan pertimbangan, pastikan bahwa program yang diajukan benar-benar kebutuhan dan diprioritaskan, kita juga risih mendengar banyak keluhan masyarakat,” ujar Asmadi.

Ia pun mengajak pemerintah desa dan kelurahan untuk memanfaatkan Pokir DPRD untuk mengajukan program yang belum masuk oleh APBD.

Sementara itu, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko bersyukur Musrenbang berjalan lancar. “Salah satu prioritas programnya adalah merehab kantor Kecamatan Batu. Kita harus berikan fasilitas lebih untuk pelayanan, karena 50 persen lebih penduduk Kota Batu berada di kecamatan Batu ini,” ujar wali kota.

Karena itulah dibutuhkan kantor pelayanan yang nyaman dengan sarana prasarana yang lengkap dan nyaman. Terlebih dalam waktu dekat ada gawe Kecamatan Batu yang cukup penting, yakni pemekaran kelurahan.

Dimana dua kelurahan yakni Kelurahan Sisir dan Kelurahan Temas akan dimekarkan menjadi empat kelurahan.

Sementara itu, Camat Batu, Yoppi Supriadi mengatakan bahwa dalam Musrenbang tingkat Kecamatan ini, kecamatan yang dipimpinnya mengajukan usulan program dari kelurahan dan desa yang ada di wilayahnya.

Seperti Kelurahan Ngaglik terdapat 100 usulan, Desa Pesanggrahan 33 usulan, Sidomulyo ada 64 usulan, Sisir 69 usulan, Songgokerto 93 usulan, Sumberjo 25 usulan dan Temas 35 usulan dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp 63 miliar. Menariknya ada satu desa yang tidak mengusulkan program yakni Desa Oro Oro Ombo.(*)