TIMES SURABAYA, SURABAYA – Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia menjadi pembicara dalam Talkshow Optimalisasi Kinerja Penerimaan Pajak Jawa-Timur Melalui Kepatuhan Wajib Pajak. Acara yang digelar oleh Kanwil DJP Jawa Timur I diselenggarakan secara hybrid, Jumat (21/10/2022). 

Dalam paparan, Indah Kurnia mengapresiasi kinerja DJP Jatim karena tingkat kepatuhan pajak warga sangat tinggi mencapai 81 persen dan melebihi angka nasional.

Kondisi ini ia sebut mampu mempercepat pemulihan ekonomi. Rapor keuangan dan ekonomi Jatim bahkan tercatat bagus dan menjadi kontributor terbesar kedua ekonomi nasional. 

Kunci keberhasilan ekonomi Jatim, kata Indah, adalah sinergitas antara pemerintah, stakeholder dan masyarakat. 

"Jatim adalah kontributor terbesar kedia setelah DKI. Kalau ibu kota negara pindah ke Kaltim, maka Jatim akan menjadi kontributor yang nomor satu," ucap Indah. 

Di sisi lain, Indah mengungkapkan fakta terkait kondisi VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) akibat pandemi yang masih di depan mata. Sehingga, penting bagi lintas sektor untuk terus berkolaborasi dan bersinergi. Saling mengisi, mendukung dan saling melengkapi untuk membangun Jatim. 

Salah satunya untuk meningkatkan serapan pendapatan daerah melalui kepatuhan warga membayar pajak.

Kontributor Cukai Terbesar

Salah satu sektor penerimaan pajak terbesar di Jatim adalah industri tembakau.

Indah menjelaskan, Jatim juga merupakan kontributor cukai terbesar karena memiliki beberapa perusahaan rokok raksasa.

Bahkan, Komisi XI DPR RI bersama Pemkab Sidoarjo segera meresmikan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) pada Desember 2022 mendatang. Di mana kawasan ini akan berorientasi pada kepatuhan (compliance). 

"Upaya compliance ini bukan hanya bertujuan meningkatkan penerimaan, namun juga membangun mental bangsa," ungkap Indah. 

Karena jika tingkat kepatuhan tersebut tinggi, maka juga akan berkorelasi pada kesejahteraan masyarakat. 

Sektor Non Migas

Sektor industri non migas juga menyumbang penerimaan pajak cukup besar bagi Jatim. Menunjukkan bahwa keberlangsungan ekonomi tetap terjaga. 

Geliat ekonomi kreatif juga menjadi perhatian pemerintah. Termasuk para pelaku UMKM. 

Indah memaparkan, mayoritas penyumbang PDRB Jatim dan serapan tenaga kerja adalah sektor UMKM. Sehingga ekonomi tetap hidup. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan daya saing UMKM di kancah nasional hingga global. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM adalah akses pembiayaan yang terus didorong oleh Komisi XI DPR RI bekerjasama dengan perbankan dan OJK. 

Indah pada kesempatan tersebut meminta lembaga pembiayaan lebih memberi kemudahan akses bagi pelaku UMKM. 

Pajak dan TKD 

Tak hanya mengupas soal sumber penerimaan pajak semata. Indah juga membedah faktor pemantik ekonomi  yang berasal dari APBN yaitu nilai Transfer ke Daerah (TKD) pada 2023 mendatang yang jumlahnya mencapai Rp814,72 triliun.

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2022 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

"Ini juga sebagai pemantik geliat ekonomi," ujarnya. 

Dengan rincian, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp136,26 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp396,00 triliun, terdiri dari bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp286,77 triliun dan dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp109,23 triliun untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, dan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum.

Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp185,80 triliun terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp53,42 triliun, untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, konektivitas daerah, pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan.

Lalu DAK Nonfisik sebesar Rp130,30 triliun, yang mencakup 12 (dua belas) jenis dana, di mana terdapat Penggabungan untuk Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan menjadi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta Dana TPG, Tamsil Guru dan TKG di Daerah Khusus menjadi Dana Tunjangan Guru ASND untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana BOSP dan Tunjangan Guru, serta pemisahan dana BOK menjadi Dana BOK Dinas dan BOK Puskesmas untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dan Hibah Daerah sebesar Rp2,08 triliun.

Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus sebesar Rp17,24 triliun dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1,42 triliun. Dana Desa sebesar Rp70,00 triliun, yang dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota.

Insentif Fiskal yang sebelumnya Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp8,00 triliun yang dilakukan melalui dua periode untuk Kinerja tahun sebelumnya Rp4,0 triliun dan Kinerja tahun berjalan Rp4,0 triliun, dengan mempertimbangkan klasterisasi Kapasitas Fiskal Daerah.

Alokasi insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya dibagi menjadi insentif fiskal untuk daerah berkinerja baik sebesar Rp3,0 triliun dan insentif fiskal untuk daerah tertinggal berkinerja baik sebesar Rp1,0 triliun.

Adapun rincian alokasi per daerah tersebut secara resmi akan dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara TA 2023.

"Jadi, itulah makna dari pentingnya pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk bangsa dan negara ini," ungkap Indah Kurnia yang juga memuji Kanwil DJP Jatim I karena telah menunjukkan taringnya dan memiliki peran dalam pembangunan ekonomi daerah. (*)